Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Tes PCR
Mata rantai penyebaran Covid-19 harus segera diputuskan. Jika tidak, akhir dari pandemi ini di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat. Untuk memutusnya, tes masif berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) harus segera dilakukan.Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menegaskan hal tersebut, Kamis (23/4/2020). Menurut Mufida, pemerintah sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif.
"Dengan demikian bisa segera dilakukan Tracing, Clustering dan Containing terhadap pasien dan semua kontak pasien," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI.CO.ID, Kamis (23/4/2020).
Saat ini, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. Pada Rabu, 22 April 2020 misalnya, hanya dilakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19. Padahal, Presiden pada 13 April 2020 telah meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari.
Menurut Mufida, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia juga masih sangat rendah. Per 21 April misalnya, berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182-an tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi.
"Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk," urainya.
Jika tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, Mufida khawatir, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia ini bakal sangat lamban.
Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium. Semakin banyak korban yang meninggal, dimakamkan dengan proses SOP Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.
"Hal ini sangat menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini," tegasnya.
Mufida menambahkan, semua kebutuhan alat dan obat untuk proses tes masif dan tes di laboratorium harus disediakan oleh pemerintah pusat, agar semua upaya pemutusan mata rantai penyebaran bisa segra efektif.
Ditambahkan, refocusing maupun realokasi anggaran Kemenkes harus memadai nilainya untuk pelaksanaan aksi prioritas ini. Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemi ini. Maka, saat ini juga harus ditingkatkan.
"Inilah saatnya negara hadir melindungi rakyatnya dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19," imbuhnya.
Mufida juga menilai, efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah daerah, akan dapat tercapai jika didukung dengan aksi tes masif berbasis kelurahan.
"Dengan demikian bisa langsung terlacak di tengah masyarakat, mana yang ODP dan PDP, selanjutnya dilakukan isolasi supaya tidak menyebar lebih luas," katanya.
SUMBER http://rri.co.id
