Inovasi Metode Pembelajaran Efektif Saat Normal Baru
Dampak yang
ditimbulkan pandemi COVID-19 sangat luas dan bersifat multi dimensi,
tanpa terkecuali di bidang pendidikan keagamaan.
Wakil
Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, lembaga yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan perlu berinovasi, dalam mencari solusi secara bersama
bagi metode pembelajaran bagi para murid dan santri yang lebih efektif
terlebih dalam memasuki masa Tatanan Kehidupan Baru (New Normal).
“Kita
mengajak pengelola pesantren, guru, orang tua, santri dan calon santri,
para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi
terbaik untuk pendidikan anak. Misalnya dengan inovasi bentuk
pembelajaran kelompok-kelompok kecil dan penyesuaian kurikulum dengan
format pembelajaran jarak jauh. Hal ini perlu dilakukan karena adanya
perbedaan karakter antara belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh,”
ujar Wapres pada Seminar Nasional Virtual bertajuk “Madrasah Diniyah
Takmiliyah : Hambatan dan Harapan Menghadapi New Normal” yang
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPP-FKTD) dan ditayangkan secara langsung melalui aplikasi
zoom dan kanal Youtube FKTD Pusat, Rabu (24/06/2020).
Lebih
lanjut Wapres menyampaikan bahwa hal ini perlu dilakukan mengingat ilmu
agama tidak bisa hanya didekati semata dengan cara mengalihkan
pengetahuan ke peserta didik (transfer of knowledge), tetapi juga perlu
ditekankan pada internalisasi dan penanaman nilai kepada peseta didik.
“Ilmu
agama yang berupa pengetahuan dapat dicarikan solusinya dengan belajar
di rumah melalui internet. Namun hal itu tidak bisa menjadi solusi untuk
internalisasi dan penanaman nilai keagamaan, karena memerlukan tatap
muka langsung (muwajahah/mushafahah) dan keteladanan (uswah hasanah)
dari pembimbing rohani (mursyid/murabbi),” ungkap Wapres.
Wapres menekankan pentingnya melindungi dan menjamin hak para peserta didik.
Hal
ini dikarenakan jumlah peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah
sangatlah besar yakni sebanyak 6.369.382 orang santri dari 86.390
lembaga di seluruh Indonesia.
Dengan
jumlah tenaga pendidik hanya sebesar 451.823 orang, pastinya diperlukan
perhatian yang serius dari seluruh pihak terkait.
“Besarnya
jumlah tersebut menuntut perhatian kita semua dalam menjamin dan
melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara
optimal serta berupaya mematuhi protokol kesehatan di masa New Normal
ini agar terhindar penularan virus Covid-19,” tekan Wapres.
Wapres
juga mengatakan bahwa penerapan tantanan normal baru memiliki tantangan
tersendiri bagi pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama.
“Pembukaan
kegiatan sekolah/madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema
yang sangat sulit bagi Pemerintah. Hasil studi di beberapa negara
menunjukkan bahwa gangguan pada pendidikan dapat menyebabkan dampak
jangka panjang terutama bagi kelompok rentan. Bagi kelompok ini,
pendidikan tidak hanya memberikan keamanan dan perlindungan tetapi yang
lebih penting adalah juga harapan untuk masa depan,” terangnya.
Di
sisi lain, Wapres mengatakan bahwa selama ini belajar di rumah masih
menimbulkan persoalan ketidaksetaraan dimana banyak rumah tangga yang
tidak dapat memiliki akses terhadap internet.
Menurut SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61% anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.
“Untuk
itu, perlu disiapkan bagaimana belajar di rumah dapat tetap efektif dan
anak dapat terlayani pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi anak,
ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk
belajar berbasis daring, terutama di wilayah yang akses internet sangat
terbatas. Dalam hal ini, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan
langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan guna mendukung
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” paparnya.
sumber rri.co.id
