Upaya Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah tengah membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 41 satuan kerjanya. Pembangunan zona integritas ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan bahwa dengan predikat WBK dan WBBM ini dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Upaya yang ditempuh oleh Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen tinggi dalam menjalankan program reformasi birokrasi.
“Dengan upaya untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kemenkumham berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga dapat mewujudkan target birokrasi berkelas dunia,” jelas Atmaji dalam acara Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM bagi 41 UPT Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Rumah Tahanan Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (05/09).
Disebut birokrasi berkelas dunia, karena saat ini tidak lagi hanya bersaing menjadi yang terbaik antar-daerah, namun juga bersaing dengan negara-negara lain. Menjalankan birokrasi berkelas dunia bukannya sesuatu yang mewah dan mahal. Inti dari birokrasi berkelas dunia adalah tidak adanya komplain dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
Atmaji melanjutkan bahwa kunci untuk dapat melaksanakan reformasi birokrasi secara optimal terletak pada peran dan komitmen pimpinan. Komitmen tinggi diperlukan agar secara berkesinambungan rencana manajemen perubahan dapat disusun hingga dieksekusi hingga turun ke unit terkecil.
“Kita harus yakin bahwa kita bisa. Ini keinginan bersama dan yang paling penting adalah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Priyadi mengatakan bahwa jajarannya memiliki antusiasme dan gairah yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Hal ini dipicu oleh diraihnya predikat WBK oleh enam satuan kerja di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2019 lalu.
Pada tahun ini, sebanyak 41 dari 71 satuan kerja telah berhasil lolos tahap evaluasi dari Tim Penilai Internal. Priyadi yakin bahwa pihaknya telah siap untuk menghadapi Tim Penilai Nasional untuk menciptakan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Untuk memastikan persiapan dan memantapkan langkah menuju penilaian nasional, melalui kegiatan ini Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara memberikan asistensi untuk penguatan pembentukan zona integritas. Asistensi ini pun juga diikuti secara virtual oleh seluruh UPT yang akan mengikuti penilaian nasional.
Langkah ini merupakan komitmen kuat dari Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi target dari Menteri Hukum dan HAM yang menginginkan agar minimal 70 persen satuan kerja di lingkungan Kemenkumham dapat lolos penilaian internal untuk memperjuangkan predikat WBK dan WBBM. “Kami pastikan semangat untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat terus terjaga,” pungkasnya.
