BKN Targetkan Sertifikasi Bagi 1500 Pengelola Kepegawaian
Pusat Pengembangan ASN (Pusbang ASN) BKN berencana akan melaksanakan serifikasi kompetensi di bidang manajemen ASN bagi 1500 Pengelola Kepegawaian di instansi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusbang ASN BKN Ahmad Jalis saat mengawali Kegiatan Trainning of Trainer (TOT) dan Trainning of Facilitator (TOF) Manajemen ASN di Pusbang ASN, Ciawi, Bogor beberapa waktu yang lalu (12/2/2019).
Jalis menyampaikan bahwa waktu penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN bagi 1500 Pengelola Kepegawaian tersebut akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2019. Selanjutnya Jalis memaparkan bahwa peserta seritifikasi sebanyak 40% akan berasal dari instansi pusat dan 60% lainnya dari instansi Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Sementara berbicara komposisi wilayah, Jalis menjelaskan bahwa sebanyak 50% peserta rencananya berasal dari Indonesia bagian barat, 30% dari wilyah tengah, dan 20% dari wilayah timur.
Sertifikasi Pengelola Kepegawaian, menurut Jalis akan menyasar seluruh jenjang jabatan mulai dari Pelaksana, Pengawas, Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di bidang Manajemen Kepegawaian. Namun demikian, sasaran utama peserta pada serifikasi tersebut, menurut Jalis merupakan para Pejabat Adiministrator pengelola kepegawaian. “Rencananya peserta dari level Administrator akan mencapai hingga 60%,” kata Jalis.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pengelola kepegawaian yang bersertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara. “Dengan hadirnya pengelola kepegawaian bersertifikasi, pembinaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian akan semakin maju. Mereka akan menjadi agen-agen perubahan di instansi masing-masing, tidak lagi sentralistik di BKN Pusat,” pungkasnya.
Sumber : BKN
Jalis menyampaikan bahwa waktu penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN bagi 1500 Pengelola Kepegawaian tersebut akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2019. Selanjutnya Jalis memaparkan bahwa peserta seritifikasi sebanyak 40% akan berasal dari instansi pusat dan 60% lainnya dari instansi Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Sementara berbicara komposisi wilayah, Jalis menjelaskan bahwa sebanyak 50% peserta rencananya berasal dari Indonesia bagian barat, 30% dari wilyah tengah, dan 20% dari wilayah timur.
Sertifikasi Pengelola Kepegawaian, menurut Jalis akan menyasar seluruh jenjang jabatan mulai dari Pelaksana, Pengawas, Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di bidang Manajemen Kepegawaian. Namun demikian, sasaran utama peserta pada serifikasi tersebut, menurut Jalis merupakan para Pejabat Adiministrator pengelola kepegawaian. “Rencananya peserta dari level Administrator akan mencapai hingga 60%,” kata Jalis.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pengelola kepegawaian yang bersertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara. “Dengan hadirnya pengelola kepegawaian bersertifikasi, pembinaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian akan semakin maju. Mereka akan menjadi agen-agen perubahan di instansi masing-masing, tidak lagi sentralistik di BKN Pusat,” pungkasnya.
Sumber : BKN
