DI HADAPAN KETUA KPK, MENDAGRI TITO INGATKAN AGAR PEMDA UTAMAKAN KEBUTUHAN RAKYAT, “BUKAN KEMAUAN REKANAN”

Surabaya - Rakortek perencanaan pembangunan Regional 1 yang meliputi 18 propinsi wilayah Timur digelar oleh Kemendagri di Surabaya, Rabu (4/03/2020) Rakortek (Rapat Kordinasi Teknis) ini merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Acara dihadiri oleh sekitar 1500 pejabat dari Pemerintah Daerah di 18 propinsi IBT (Indonesia bagian Timur).

“Lewat Rakortek ini, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah, yaitu untuk tahun 2021, akan kita susun dan sinkronkan dengan prioritas Pemerintah Pusat” kata Tito

“Artinya, forum ini merupakan forum musyawarah dimana RPJM kita turunkan bersama ke dalam rencana kerja tahunan. Pegangan kita bersama adalah lima prioritas pembangunan yang merupakan visi misi Presiden yang sudah tertuang ke dalam RPJM”, lanjut Tito dalam sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisioner KPK, Komjen Firli Bahuri, Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Deputi Pembangunan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Hudori, Staf Khusus Mendagri Prof Muchlis Hamdani dan Kastorius Sinaga.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah “money follows the program”. Bukan sebaliknya, bahwa program ‘dicocok-cocokkan’ ke dana anggaran untuk nenghabiskan anggaran yang ada” kata Tito yang fasih soal seluk beluk perencanaan mengingat pernah menjabat Asrena Kapolri itu.

Artinya, Daerah menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi misi Presiden” tandas Tito.

“Sehingga setiap rupiah dari sekitar 856 Triliun rupiah yang setiap tahun ditransfer dari Pusat ke Daerah lewat APBN benar-benar tepat guna” tegas Tito.

“Dalam penyusunan program tersebut terdapat ‘musyawarah’ dimana Pusat, secara sektoral, akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas Pusat” kata Tito.

Tito, kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa” lanjut Tito.

“Pembangunan SDM unggul sebagai visi misi Presiden yang pertama, misalnya, kita fokuskan di dalam RPJM kita mengingat fakta bahwa Indonesia akan menikmati ‘bonus geografi’ berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 di tahun 2025-2035” kata Tito.

Kurun waktu tersebut sudah di dean mata kita, kata Tito.

“Maka dari sekarang kita harus fokus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan dan pemberantasan stunting, sebagai prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal, dan bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang” kata Tito

“Rakor perencanaa teknis tahunan seperti sekarang ini akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama  menuju ke prioritas tersebut” kata Tito.

“Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni “kepentingan rekanan”, tegas Tito yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

“Disini hadir sahabat saya, Ketua KPK, Bapak Komjen Firli juga untuk turut membantu agar perencanaan yang kita susun memiliki integritas, jauh dari akal akalan untuk praktik koruptif” tandas Tito.

“Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik,  yaitu “programme follows the money”, yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat “ tandas Tito.

Rakortek tersebut berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya dan sudah berlangsung sejak Senin 2 Februari tang lalu dan terbagi ke dalam diskusi kelompok sesuai urusan pembangunan yang diserahkan ke Daerah seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, infratruktur dan sebagainya.

Dari Rakortek ini Pemerintah Pusat akan dapat memperkirakan besaran pagu anggaran bersifat indikatif untuk tahun anggaran 2021. Pagu anggaran indikatif Pusat ini diperkirakan akan keluar di bulan Mei yang akan datang.

Sumber: kemendagri.go.id