Bansos Diingatkan Bukan untuk Beli Rokok dan Pulsa

"Keputusan untuk melibatkan komunitas masyarakat ini diambil PT POS Indonesia. Secara teknis komunitas masyakat ini mengundang penerima BST untuk hadir di kelurahan dan petugas PT POS mendatangi kelurahan. Hal ini untuk mempermudah penyaluran,” ungkap Menteri Sosial Juliari P Batubara kepada wartawan,  saat meninjau pencairan Bantuan Sosial Tunai  di Kantor POS Cimahi, Jalan Gatot Subroto Baros, Minggu (10/5/2020)
Menurut menteri, jumlah penerima BST di Kota Cimahi  sebanyak 13.491 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial tunai (BST).
"Dari jumlah tersebut sebanyak 7.864 KPM telah menerima BST sebesar 600.000 rupiah. Sedangkan sebanyak 5.627 KPM akan mencairkan hak mereka mulai hari ini," ujarnya.
Sedangkan untuk Bandung Barat sebanyak 12.635 KPM. Untuk hari ini yg dibayarkan di Desa Tani Mulya sebanyak 134 KPM. Keterlibatan komunitas masyarakat disini untuk pertama kalinya dan menjadi pilot project," jelas Mantan Ketua IMI dua periode ini.
Data Kementerian Sosial mencatat jumlah penerima BST di propinsi Jawa Barat sebanyak 321.016 KPM dengan rincian penyaluran sebagai berikut melalui PT POS sebanyak 285.552 KPM, melalui bank BNI sebanyak 5.953 KPM, melalui BRI senanyak 18.296, melalui bank BTN sebanyak 826 dan melalui bank Mandiri sebanyak 10.389 KPM.
Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta intervensi dari pemerintah daerah (Pemda) bagi warga terdampak covid-19 yang belum dapat bantuan dari pemerintah pusat.
"Kita harapkan intervensi dari pemda untuk warga yang terdampak dan belum dapat bantuan dari pemerintah pusat, tolong diperhatikan," jelasnya
Ia mengungkapkan, bantuan tersebut secara keseluruhan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak covid-19, dengan demikian dirinya berharap ada intervensi dari pemerintah daerah.
"Kami hadir di sini untuk memastikan bansos tunai yang diprakarsai oleh Kemensos di Kota dan Kabupaten Serang terlaksana dengan baik," kata Juliari.
Kemensos juga meminta kepada pemda untuk memperhatikan akurasi data untuk terus diperbaharui dan di update untuk dimasukan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Agar kedepannya data ini bisa diupdate untuk masuk ke DTKS kalau tidak masuk nanti akan sulit untuk mendapat bantuan," ujarnya.
"Dengan adanya update data oleh pemda, diharapkan target 9 juta KPM penerima BST dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan," imbuhnya.
Dirinya juga meminta kepada teman-teman PT Pos Indonesia yang nantinya akan menjadi penyalur bantuan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
"Agar protokol kesehatan didalam antrian tetap diperhatikan, kita harus bisa disiplin, pake masker, cuci tangan, tidak berkerumun, insya Allah cepat selesai," ujarnya.
Kalau tidak disiplin maka pasti Covid-19 tidak akan selesai sebab Covid-19 ini masalah bersama bukan masalah pemerintah saja, sehingga penyelesaiannya harus sama-sama.
Kepada para penerima bantuan, Juliari berpesan terutama untuk bapak-bapak tolong uang yang didapat digunakan untuk yang bermanfaat.
"Bapak-bapak jangan beli rokok uangnya, ibu-ibu hati-hati jangan buat beli rokok, jangan dikasih kalau buat beli rokok, buat beli makanan saja," tandasnya.
sumber rri.co.id