Mendagri Paparkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D.,
memaparkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2021 Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas) 2020. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan
Musrenbangnas dilakukan secara virtual dengan dibuka langsung oleh
Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/04/2020).
“Pada saat ini kita melaksanakan Musrenbangnas secara virtual dalam rangka untuk melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung prioritas nasional Tahun 2021,” kata Mendagri.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020. Musrenbangnas 2020 bertujuan melakukan sinkronisasi dan penajaman program/ kegiatan prioritas nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun tema RKP 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan lndustri, Pariwisata, dan lnvestasi, serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasional."
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awal masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan visi-misi, ada 5 visi misi yang menjadi forefront (bagian terdepan) pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan, mulai pembangunan sumber daya manusia dalam fokus pada pendidikan dan kesehatan, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, melaksanakan perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi, dan kemudian mentransformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern,” jelasnya.
Namun sayangnya, program-program dalam lima visi yang telah dipecah dalam rencana kerja pemerintah tahunan, dan menjadi patokan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global.
“Ini menjadi berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial. Kita melihat bahwa daerah mengalami 2 pukulan di bidang keuangan yaitu transfer pusat akan berkurang karena pendapatan pusat yang juga berkurang karena mandeknya sektor pariwista dan tentunya revenue (pendapatan) lain. Demikian juga di daerah, selain mengalami pukulan karena transfer pusat akan berkurang, pendapatan asli daerah juga akan berkurang,” ujar Mendagri.
Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah Covid-19. Dengan perencanaan di tengah ketidakpastian, diharapkan krisis dan dampak Covid-19 dapat ditangani dengan baik.
“Saya melihat bahwa kita harus mengambil langkah di tengah ketidakpastian, membuat perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti. Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, penggunaan disenfektan, jangan sampai ada kerumunan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran. Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan YMK agar krisis ini bisa berkahir di tahun ini juga, namun kita harus juga siap-siap jika skenario masih berlanjut,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya menyiapkan 2 (dua) skenario khusus dalam penanganan Covid-19.
“Opsi satu kalau Covid-19 ini masih berlanjut maka fokus kita tetap pada penanganan Covid, mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan dan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri alat kesehatan, juga mendukung social safety net, bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit, dan juga menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup, ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya, tidak mati sama sekali. Itu prioritas kita nomor satu,” paparnya.
“Prioritas nomor dua, jika Covid ini masih tetap berlangsung, (pada tahun) 2021 adalah kita memprioritaskan program yang mendesak, mendesak bagi skala nasional, strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri, yang tidak bisa ditunda. Itulah saya kira 2 program penting yang dikerjakan bila skenarionya adalah Covid-19 di tahun 2021 masih berlanjut,” tambahnya.
Meski demikian, ia berharap semua pihak tetap optimistis untuk menghadapi Covid-19, di samping tetap serius melakukan penanganan dan berdoa kepada Tuhan YME.
“Tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Nah kemudian yang kedua kita tetap melanjutkan visi-misi bapak Presiden Jokowi,” kata Mendagri.
“Pada saat ini kita melaksanakan Musrenbangnas secara virtual dalam rangka untuk melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung prioritas nasional Tahun 2021,” kata Mendagri.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020. Musrenbangnas 2020 bertujuan melakukan sinkronisasi dan penajaman program/ kegiatan prioritas nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun tema RKP 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan lndustri, Pariwisata, dan lnvestasi, serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasional."
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awal masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan visi-misi, ada 5 visi misi yang menjadi forefront (bagian terdepan) pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan, mulai pembangunan sumber daya manusia dalam fokus pada pendidikan dan kesehatan, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, melaksanakan perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi, dan kemudian mentransformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern,” jelasnya.
Namun sayangnya, program-program dalam lima visi yang telah dipecah dalam rencana kerja pemerintah tahunan, dan menjadi patokan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global.
“Ini menjadi berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial. Kita melihat bahwa daerah mengalami 2 pukulan di bidang keuangan yaitu transfer pusat akan berkurang karena pendapatan pusat yang juga berkurang karena mandeknya sektor pariwista dan tentunya revenue (pendapatan) lain. Demikian juga di daerah, selain mengalami pukulan karena transfer pusat akan berkurang, pendapatan asli daerah juga akan berkurang,” ujar Mendagri.
Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah Covid-19. Dengan perencanaan di tengah ketidakpastian, diharapkan krisis dan dampak Covid-19 dapat ditangani dengan baik.
“Saya melihat bahwa kita harus mengambil langkah di tengah ketidakpastian, membuat perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti. Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, penggunaan disenfektan, jangan sampai ada kerumunan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran. Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan YMK agar krisis ini bisa berkahir di tahun ini juga, namun kita harus juga siap-siap jika skenario masih berlanjut,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya menyiapkan 2 (dua) skenario khusus dalam penanganan Covid-19.
“Opsi satu kalau Covid-19 ini masih berlanjut maka fokus kita tetap pada penanganan Covid, mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan dan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri alat kesehatan, juga mendukung social safety net, bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit, dan juga menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup, ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya, tidak mati sama sekali. Itu prioritas kita nomor satu,” paparnya.
“Prioritas nomor dua, jika Covid ini masih tetap berlangsung, (pada tahun) 2021 adalah kita memprioritaskan program yang mendesak, mendesak bagi skala nasional, strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri, yang tidak bisa ditunda. Itulah saya kira 2 program penting yang dikerjakan bila skenarionya adalah Covid-19 di tahun 2021 masih berlanjut,” tambahnya.
Meski demikian, ia berharap semua pihak tetap optimistis untuk menghadapi Covid-19, di samping tetap serius melakukan penanganan dan berdoa kepada Tuhan YME.
“Tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Nah kemudian yang kedua kita tetap melanjutkan visi-misi bapak Presiden Jokowi,” kata Mendagri.
