Mengintip RAPBN 2021 dan Optimisme Ekonomi
Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional masih menjadi fokus
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2021.
"Kami menyusun RAPBN ini di tengah situasi ketidakpastian yang masih tinggi akibat Covid 19, masih melemahnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas. APBN di tahun 2021 tetap akan menjadi instrumen untuk menahan dampak Covid 19 terhadap sektor kesehatan, sosial dan perekonomian," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Senin ( 22/6/2020) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ( KEM-PPKF) 2021.
Meski masih dibayang-bayangi ketidakpastian, Menteri Keuangan optimis tahun 2021 perekonomian akan membaik.
Hal itu tercermin dalam asumsi ekonomi makro tahun 2021 yang diajukan pemerintah ke DPR, yang akan mendasari kebijakan fiskal di tahun depan.
Asumsi makro yang optimis itu antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar Rupiah Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia 40-50 dollar/barel, lifting minyak bumi 677 - 737 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.
"Karenanya fokus kami sekarang adalah mengejar pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat tahun ini, dengan memanfaatkan instrumen APBN untuk mendorong perekonomian agar mulai bergerak," ujar Menkeu.
Ia menambahkan, selain keberhasilan menurunkan kasus positif Covid 19, menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi dan ekspor menjadi kunci pemulihan ekonomi di tahun 2021.
Sampai pertengahan bulan Juni, kasus positif Covid 19 di Indonesia masih tinggi, seiring dengan penambahan rapid test sebanyak 11 ribu rapid test per hari.
Sementara target pemerintah sebanyak 20 ribu rapid test perhari. Pemerintah juga menambah biaya penanganan Covid 19 menjadi Rp 695 triliun di tahun 2020, sehingga beban defisit anggaran negara yang semula hanya melebar sebesar 5 persen dari PDB, meningkat menjadi 6,34 persen dari PDB atau setara dengan Rp. 1.039,2 triliun.
sumber rri.co.id
"Kami menyusun RAPBN ini di tengah situasi ketidakpastian yang masih tinggi akibat Covid 19, masih melemahnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas. APBN di tahun 2021 tetap akan menjadi instrumen untuk menahan dampak Covid 19 terhadap sektor kesehatan, sosial dan perekonomian," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Senin ( 22/6/2020) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ( KEM-PPKF) 2021.
Meski masih dibayang-bayangi ketidakpastian, Menteri Keuangan optimis tahun 2021 perekonomian akan membaik.
Hal itu tercermin dalam asumsi ekonomi makro tahun 2021 yang diajukan pemerintah ke DPR, yang akan mendasari kebijakan fiskal di tahun depan.
Asumsi makro yang optimis itu antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar Rupiah Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia 40-50 dollar/barel, lifting minyak bumi 677 - 737 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.
"Karenanya fokus kami sekarang adalah mengejar pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat tahun ini, dengan memanfaatkan instrumen APBN untuk mendorong perekonomian agar mulai bergerak," ujar Menkeu.
Ia menambahkan, selain keberhasilan menurunkan kasus positif Covid 19, menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi dan ekspor menjadi kunci pemulihan ekonomi di tahun 2021.
Sampai pertengahan bulan Juni, kasus positif Covid 19 di Indonesia masih tinggi, seiring dengan penambahan rapid test sebanyak 11 ribu rapid test per hari.
Sementara target pemerintah sebanyak 20 ribu rapid test perhari. Pemerintah juga menambah biaya penanganan Covid 19 menjadi Rp 695 triliun di tahun 2020, sehingga beban defisit anggaran negara yang semula hanya melebar sebesar 5 persen dari PDB, meningkat menjadi 6,34 persen dari PDB atau setara dengan Rp. 1.039,2 triliun.
sumber rri.co.id
