Mendagri: Kunci Sukses Pilkada Pengendalian Aktivitas Masyarakat Agar Patuhi Protokol Kesehatan
Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, berbeda dari pemilihan
sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena itu
protokol kesehatan harus dipatuhi dengan konsisten. Para kontestan
pemilihan, termasuk tim sukses dan pendukungnya, mesti patuhi protokol
kesehatan untuk mencegah potensi penularan virus. Misalnya, dalam
tahapan kampanye, jangan ada arak-arakan atau konvoi yang berpotensi
menciptakan kerumunan massa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan itu saat memberi arahan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston, Kota Pontianak, Minggu (19/7/2020). Menurut Mendagri, selama beberapa hari ini dirinya berkeliling, melakukan safari ke provinsi-provinsi yang akan menggelar Pilkada. Safari ini, bukan untuk mencari popularitas. Tapi, karena tanggungjawab yang dipikul Mendagri, untuk memastikan persiapan Pilkada berjalan dengan baik.
" Pada kesempatan ini memang saya Safari, bukan mau popularitas atau apa punya maksud lain, Saya mau mengejar masalah Pilkada ini. Karena Pilkada ini salah satu penanggung jawab utama di tingkat Pemerintah adalah Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah sekaligus juga pembina politik. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada," katanya.
Karena ada wabah Covid-19, lanjut Mendagri, Pilkada yang sedianya akan digelar pada bulan September, diundur. Dan sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan, sisa tahapan Pilkada yang tertunda dilanjutkan. Direncanakan pada bulan Desember, pemungutan suara akan digelar. Tapi karena Pilkada digelar di tengah pandemi, maka protokol kesehatan wajib diterapkan dan dipatuhi. Setiap tahapan yang berpotensi mengundang massa di batasi. Dan diterapkan protokol kesehatan dengan ketat
"Pada saat pendaftaran atau proses pendaftaran atau penelitian dan penetapan calon sampai pengundian, itu saya sudah sampaikan kepada KPU, jangan ditoleransi, adanya arak-arakan, konvoi rame-rame dengan pakaian adat, rame-rame ke KPU atau KPUD. Ini dibatasi, mungkin lasangan calon nya saja dengan pendamping 2 orang, yang lainnya nobar saja di tempat posko masing-masing nonton virtual di media," katanya.
Sebab kata Mendagri, kalau ramai-ramai atau ada konvoi, akan menjadi media penularan. Kemudian pada saat tahapan kampanye nanti. Ini juga rawan potensi penularan. Dirinya sudah menyampaikan ke penyelenggara, agar tidak boleh ada arak-arakan, atau konvoi-konvoian saat kampanye nanti .
" Saya minta KPU dan Bawaslu tegas saja batasi dan cegah seluruh potensi kerumunan, pertemuan dalam ruangan dan luar ruangan tak boleh lebih dari 50 orang. Tak boleh ada arak-arakan dan tak ada konvoi-konvoian," tegas Mendagri.
Kuncinya, kata Mendagri, adalah pengendalian aktivitas masyarakat agar mereka patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Misalnya, semua wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan lainnya seperti jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ini, tugas semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Semua harus bergerak membangun kesadaran patuh terhadap protokol kesehatan.
Mendagri juga mendorong saat sosialisasi, terutama di tahapan kampanye, pasangan calon yang bertanding lebih memilih alat peraga yang ada hubungannya dengan pencegahan Covid-19. Misalnya alat peraga atau penarik untuk pemilih, bukan lagi kaos, tapi berupa masker atau hand sanitizer. Dengan begitu, semua pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, ikut berkontribusi mencegah potensi penularan Covid-19.
" Saya mendorong alat peraga kampanye dari pasanga calon itu adalah berupa masker dan hand sanitizer. Kalau semua pasangan calon di 270 daerah melakukan itu, membagikan masker dan hand sanitizer, bukan baju kaos atau spanduk, masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Kenapa saya mendorong ini, agar masyarakat menerima manfaat sekaligus Pilkada ini sebagai momentum menekan laju penyebaran Covid. Dan Pilkada ini jadi medan perang bersama dalam melawan Covid-19 beserta dampaknya," kata Mendagri.
sumber www.kemendagri.go.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan itu saat memberi arahan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston, Kota Pontianak, Minggu (19/7/2020). Menurut Mendagri, selama beberapa hari ini dirinya berkeliling, melakukan safari ke provinsi-provinsi yang akan menggelar Pilkada. Safari ini, bukan untuk mencari popularitas. Tapi, karena tanggungjawab yang dipikul Mendagri, untuk memastikan persiapan Pilkada berjalan dengan baik.
" Pada kesempatan ini memang saya Safari, bukan mau popularitas atau apa punya maksud lain, Saya mau mengejar masalah Pilkada ini. Karena Pilkada ini salah satu penanggung jawab utama di tingkat Pemerintah adalah Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah sekaligus juga pembina politik. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada," katanya.
Karena ada wabah Covid-19, lanjut Mendagri, Pilkada yang sedianya akan digelar pada bulan September, diundur. Dan sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan, sisa tahapan Pilkada yang tertunda dilanjutkan. Direncanakan pada bulan Desember, pemungutan suara akan digelar. Tapi karena Pilkada digelar di tengah pandemi, maka protokol kesehatan wajib diterapkan dan dipatuhi. Setiap tahapan yang berpotensi mengundang massa di batasi. Dan diterapkan protokol kesehatan dengan ketat
"Pada saat pendaftaran atau proses pendaftaran atau penelitian dan penetapan calon sampai pengundian, itu saya sudah sampaikan kepada KPU, jangan ditoleransi, adanya arak-arakan, konvoi rame-rame dengan pakaian adat, rame-rame ke KPU atau KPUD. Ini dibatasi, mungkin lasangan calon nya saja dengan pendamping 2 orang, yang lainnya nobar saja di tempat posko masing-masing nonton virtual di media," katanya.
Sebab kata Mendagri, kalau ramai-ramai atau ada konvoi, akan menjadi media penularan. Kemudian pada saat tahapan kampanye nanti. Ini juga rawan potensi penularan. Dirinya sudah menyampaikan ke penyelenggara, agar tidak boleh ada arak-arakan, atau konvoi-konvoian saat kampanye nanti .
" Saya minta KPU dan Bawaslu tegas saja batasi dan cegah seluruh potensi kerumunan, pertemuan dalam ruangan dan luar ruangan tak boleh lebih dari 50 orang. Tak boleh ada arak-arakan dan tak ada konvoi-konvoian," tegas Mendagri.
Kuncinya, kata Mendagri, adalah pengendalian aktivitas masyarakat agar mereka patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Misalnya, semua wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan lainnya seperti jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ini, tugas semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Semua harus bergerak membangun kesadaran patuh terhadap protokol kesehatan.
Mendagri juga mendorong saat sosialisasi, terutama di tahapan kampanye, pasangan calon yang bertanding lebih memilih alat peraga yang ada hubungannya dengan pencegahan Covid-19. Misalnya alat peraga atau penarik untuk pemilih, bukan lagi kaos, tapi berupa masker atau hand sanitizer. Dengan begitu, semua pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, ikut berkontribusi mencegah potensi penularan Covid-19.
" Saya mendorong alat peraga kampanye dari pasanga calon itu adalah berupa masker dan hand sanitizer. Kalau semua pasangan calon di 270 daerah melakukan itu, membagikan masker dan hand sanitizer, bukan baju kaos atau spanduk, masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Kenapa saya mendorong ini, agar masyarakat menerima manfaat sekaligus Pilkada ini sebagai momentum menekan laju penyebaran Covid. Dan Pilkada ini jadi medan perang bersama dalam melawan Covid-19 beserta dampaknya," kata Mendagri.
sumber www.kemendagri.go.id
