Highlight

Siswa Gak Punya Handphone, Guru Pun Berkorban

Beberapa  guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan PAUD Taman Baca Masyarakat (TBM) Bank Sampah Dayung Habiba, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, harus mendatangi satu persatu siswanya di rumah untuk mengajar.
Hal itu dilakukan karena sebagian orang tua siswa tidak memiliki handphone pintar atau smartphone untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar secara Daring.
Leni Haini, pemilik sekaligus guru di lembaga pendidikan non formal tersebut mengatakan, sejak diberlakukannya proses kegiatan belajar mengajar secara daring bagi sebagian pelajar di Kota Jambi akibat pandemi Covid-19, dirinya berbagi tugas dengan guru yang lain untuk mendatangi satu per satu siswanya, karena orang tua anak-anak tersebut tidak mampu untuk membeli smartphone.
Dalam satu hari, satu guru mendatangi lima siswa secara bergantian, dengan durasi belajar setiap siswa sekitar 30 menit.
Menurut Leni, dirinya tidak ingin siswanya tertinggal pelajaran, sehingga memutuskan untuk mengajar dengan mendatangi rumah siswa meski tanpa mendapat bayaran dari siapapun termasuk pemerintah.

"Covid ini sangat terasa buat kami. Anak-anak yang belajar di sini kan memang anak orang kurang mampu. Orang tuanya tidak punya hp. Jadi saya dan guru yang lain datang ke rumah siswa satu-satu untuk mengajar. Kita bagi-bagi, setiap hari lima anak yang kita datangi. Ada 34 murid yang harus kita datangi. Kita tidak dibayar. Berat memang,” ujar Leni Haini, Senin (20/7/2020).
Meski lelah karena harus mendatangi satu persatu siswa, namun para guru tetap semangat mengajar. Ditambahkannya, selama ini para siswa membayar uang sekolah dari hasil menabung di bank sampah.
Selisih keuntungan dari menabung sampah itulah yang digunakan untuk membayar uang sekolah.  Namun, kata Leni, sejak pandemi Covid-19 ini harga jual barang bekas atau sampah menurun, sehingga tidak ada lagi sisa keuntungan yang dapat digunakan oleh siswa untuk membayar sekolah.
Meski demikian, kegiatan belajar tetap dilakukan. Dirinya berharap pemerintah daerah dapat melihat ke bawah secara serius mengenai masalah ini.
sumber rri.co.id