Maknai Peringatan Kemerdekaan Tanpa Euforia
Bangkit untuk Indonesia Maju diangkat sebagai tema peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia yang dirayakan di tengah pandemi Covid-19. Perayaan tahun ini menjadi momentum bangsa untuk kembali memaknai kemerdekaan seutuhnya tanpa gegap gempita perayaan.
Pelaksanaan perayaan kemerdekaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara diselenggarakan dengan peserta terbatas dan disiarkan secara daring di stasiun tv nasional maupun kanal YouTube.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo beserta jajaran mengikuti upacara secara virtual dari Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/08). Menurut Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, upacara dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan.
"Upacara tahun ini memang memberikan suasana lain, tetapi tidak mengurangi rasa hikmat maupun rasa syukur kita terhadap kemerdekaan yang sudah kita peroleh," ujarnya.
Bagi Atmaji, yang terpenting adalah bagaimana tiap individu, terutama aparatur sipil negara (ASN), di negara ini memetik semangat dan memaknai kemerdekaan dengan karya dan prestasi. "Kita harus semangat melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing untuk mewujudkan Indonesia Maju tersebut," imbuhnya.
Senada dengan Atmaji, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan tidak ada perbedaan diselenggarakannya upacara secara langsung maupun daring. Menurutnya, upacara merupakan salah satu alat untuk mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
"Dalam kondisi saat ini tetaplah kita harus bersyukur. Dalam usia 75 tahun, kita masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia dalam keadaan sehat," ujarnya.
Lebih lanjut Rini menambahkan, tugas berat dalam menyongsong kemerdekaan sedang menanti bangsa Indonesia. Secara khusus, Kementerian PANRB ditugaskan Presiden untuk melakukan transformasi birokrasi yang menjadi pilar atau fondasi dalam pembangunan di semua sektor.
"Sektor-sektor pembangunan tidak bisa bergerak jika kita tidak memberikan stimulasi dalam perbaikan birokrasinya," imbuhnya.
Banyak yang bisa dilakukan mulai dari aspek perbaikan di dalam tata kelola, sistem kelembagaan, hingga mendorong instansi pemerintah untuk segera mencapai visi misi Presiden dan Wapres.
Rini mengatakan, Kementerian PANRB merupakan poros jalannya roda birokrasi. "Sektor-sektor tidak akan bisa bergerak tanpa kita gerakkan dari Kementerian PANRB. Jadi begitu besarnya peran dan tanggung jawab kita terhadap pemerintahan Indonesia," tutupnya
sumber www.menpan.go.id
