MENDAGRI INGATKAN RANTAI BIROKRASI YANG PERSULIT INVESTASI HARUS DIHAPUS
Surabaya - Reformasi birokrasi
menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi. Salah satu tujuannya, mempermudah
layanan publik. Sekaligus mempercepat implementasi kebijakan dan program. Termasuk
mempermudah arus masuk investasi. Karena
itu, kepala daerah diingatkan untuk tidak mempersulit investasi.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan
Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional I Tahun 2020 di Shangri-La Hotel
Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/02/2020). Menurut Tito, reformasi birokrasi harus
dilakukan. Sebab harus diakui, selama ini birokrasi yang terlalu gemuk, membuat
layanan publik memakan waktu panjang. Berbelit-belit. " Ini salah satu
yang membuat frustasi para investor," katanya.
Dengan struktur birokrasi yang
tidak efisien, kata Tito, ada banyaknya
meja urusan yang mesti dilalui. Satu
urusan perizinan, bahkan butuh waktu panjang. Mesti melalui banyak meja, sampai
kemudian izin itu keluar.
" Satu izin itu nanti harus
satu meja ini, masuk ke eselon IV, masuk lagi ke eselon III-nya, paraf ini,
parafnya ke sana kemari. Besok datang lagi, seminggu datang lagi hanya untuk
satu paraf," ujarnya.
Padahal, kata Tito, di Singapura
untuk membuat satu perusahaan, investor cukup hanya butuh satu jam atau dalam
hitungan jam urusan perizinan selesai. Tidak heran jika investor berebut masuk
ke Singapura. Tapi di Indonesia, investor dibuat ribet. Jangankan untuk buat
perusahaan besar, untuk buka warung kecil saja, izinnya Banyak sekali.
" Jadi kembali lagi ke mentalitas. Walau
tidak semua begitu. Mentalitas kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Hanya buat warung saja atau restoran saja
bisa berhari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Makanya investor kalau
bisa ke luar negeri mungkin akan pindah ke luar negeri, tapi tinggalnya disini.
Pengusaha besar banyak yang lari," katanya.
Karena itulah, lanjut Tito,
birokrasi perlu disederhanakan. Terutama yang terkait dengan bidang perizinan.
Bidang pelayanan publik dan investasi.
Maka kemudian muncul ide eselon III dan
IV dihapus saja. Ini yang kemudian dihitung oleh pemerintah.
" Jadi fokusnya adalah di
perizinan, pelayanan publik dan
investasi. Jadi sampaikan ke kepala
daerah dalam rangka penyederhanan birokrasi yang sekarang sedang digarap oleh
Menpan RB dan Mendagri, fokusnya pada yang berhubungan pada pelayanan publik
invetasi dan perizinan," katanya.
Intinya, kata dia, jangan terlalu
banyak meja. Jika memang ada struktur
tidak perlu, pangkas saja jadikan jabatan fungsional. Daripada bikin ribet
urusan birokrasi. Tito pun berharap,
Pemda sudah mulai menginventarisir itu. Prinsipnya, tidak ada kepala daerah
yang membuat rantai investasi itu menjadi sulit dan sangat panjang. Jika ada,
segera hapuskan.
Ide besarnya adalah untuk menyederhanakan
regulasi. Sehingga investor mudah untuk berinvestasi, baik itu investor dalam
negeri atau luar negeri. Karena investor itu, akan selalu melihat pasar, apakah
menguntungkan atau tidak.
" Indonesia dengan tenaga kerja yang
besar, SDA melimpah, kemudian bumi yang indah sebetulnya adalah tempat yang
potensial untuk investor-investor atau pun dalam negeri. Tapi problemnya itulah
tadi problemnya regulasi, problem birokrasi yang berbelit-belit," katanya.
