Antisipasi Kepulangan WNI, Pemerintah Perkuat Koordinasi
Cegah penularan virus corona jenis baru atau Covid-19, pemerintah
perkuat koordinasi untuk mengantisipasi kepulangan Warga Negara
Indonesia (WNI) dari luar negeri. Apalagi jelang lebaran tahun ini,
jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari luar negeri
diprediksi akan cukup tinggi.
Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyebutkan bahwa, sebanyak 15.429 PMI diperkirakan akan kembali ke Tanah Air, ditambah dengan prediksi kepulangan PMI yang habis kontrak antara bulan April hingga Mei tahun ini diperkirakan mencapai 37.075 orang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa, pemerintah akan terus memantau pergerakan WNI yang dari luar negeri, termasuk PMI dan Anak Buah Kapal (ABK).
"Kita akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke Pemerintah Daerah sehingga siap mengantisipasi kedatangan WNI yang kita prediksi jumlahnya masih akan banyak," ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri mengenai Antisipasi Kepulangan WNI dari Luar Negeri melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (29/4/2014).
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Diantaranya pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang sama bagi WNI/PMI/ABK yang datang melalui jalur darat, laut, ataupun udara.
Selain itu, diperlukan tempat penampungan/karantina tidak hanya di Pulau Galang, tetapi juga di setiap titik-titik kedatangan. Hal tersebut guna memastikan kesehatan para WNI sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
"Hal ini harus betul-betul kita perhatikan. Kapal TNI kita siap mengantar mereka ke pelabuhan masing-masing tujuan, namun setelah itu Pemda setempat dimohon untuk tanggung jawab mengawal mereka hingga ke kampung halaman," tutur Menko PMK.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat mengenai pentingnya koordinasi dengan daerah terutama menyangkut kedisiplinan dalam melaksanakan karantina mandiri. Pasalnya, tak dinafikan kemungkinan munculnya imported cases dari para WNI yang baru datang dari luar negeri.
"Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar tidak meledak. Karena beberapa negara cukup banyak yang sudah mengalaminya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penguatan setiba di Tanah Air," tegas Retno.
Di samping itu, ia pun menekankan prinsip kepulangan WNI dilakukan secara mandiri, kecuali jika keselamatan dan keamanan para WNI terancam. Lebih lanjut, evakuasi atas biaya negara dilakukan sebagai langkah terakhir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menaker, Mendagri, Menhub, Kepala BP2MI, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, beserta para pendamping.
sumber rri.co.id
Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyebutkan bahwa, sebanyak 15.429 PMI diperkirakan akan kembali ke Tanah Air, ditambah dengan prediksi kepulangan PMI yang habis kontrak antara bulan April hingga Mei tahun ini diperkirakan mencapai 37.075 orang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa, pemerintah akan terus memantau pergerakan WNI yang dari luar negeri, termasuk PMI dan Anak Buah Kapal (ABK).
"Kita akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke Pemerintah Daerah sehingga siap mengantisipasi kedatangan WNI yang kita prediksi jumlahnya masih akan banyak," ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri mengenai Antisipasi Kepulangan WNI dari Luar Negeri melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (29/4/2014).
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Diantaranya pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang sama bagi WNI/PMI/ABK yang datang melalui jalur darat, laut, ataupun udara.
Selain itu, diperlukan tempat penampungan/karantina tidak hanya di Pulau Galang, tetapi juga di setiap titik-titik kedatangan. Hal tersebut guna memastikan kesehatan para WNI sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
"Hal ini harus betul-betul kita perhatikan. Kapal TNI kita siap mengantar mereka ke pelabuhan masing-masing tujuan, namun setelah itu Pemda setempat dimohon untuk tanggung jawab mengawal mereka hingga ke kampung halaman," tutur Menko PMK.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat mengenai pentingnya koordinasi dengan daerah terutama menyangkut kedisiplinan dalam melaksanakan karantina mandiri. Pasalnya, tak dinafikan kemungkinan munculnya imported cases dari para WNI yang baru datang dari luar negeri.
"Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar tidak meledak. Karena beberapa negara cukup banyak yang sudah mengalaminya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penguatan setiba di Tanah Air," tegas Retno.
Di samping itu, ia pun menekankan prinsip kepulangan WNI dilakukan secara mandiri, kecuali jika keselamatan dan keamanan para WNI terancam. Lebih lanjut, evakuasi atas biaya negara dilakukan sebagai langkah terakhir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menaker, Mendagri, Menhub, Kepala BP2MI, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, beserta para pendamping.
sumber rri.co.id
