Jokowi Perintahkan Mendagri dan Menkeu Tegur Kepala Daerah Yang Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menegur para kepala daerah yang masih belum menjalankan penganggaran daerah untuk Jaring Pengaman Sosial.
Dalam arahan di Sidang Kabinet Paripurna secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (14/04/20), Presiden mencatat masih ada ratusan daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteeri Keuangan, agar mereka ditegor," ujar Presiden.

Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial dan ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan Jaring Pengaman Sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan covid-19.  Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respon, dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ujar Presiden.

Karenanya ia memerintahkan kepada Mendagri dan menkeu untuk segera memberi pedoman pada daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

"Sekali lagi, saya minta Mendagri, Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran covid-19," pungkas Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat menyoroti keputusan beberapa kepala daerah yang menutup akses masuk dan keluar sehingga menyulitkan logistik untuk masuk dan keluar daerah tersebut. (PR)
sumber http://rri.co.id