Kartu Prakerja dan Mundurnya Stafsus Milenial Presiden
Setelah salah seorang staf khusus Presiden Joko Widodo tersandung
persoalan perusahaan mitra Kartu Prakerja, baru kemudian Kartu prakerja
ini dibicarakan secara massif.
Kartu Prakerja itu bagus, namun timing dan outcomenya perlu didesain ulang.
sumber rri.co.id
Banyak orang
terkecoh soal kartu Prakerja, karena dianggap Kartu ini dapat digunakan
untuk mendapatkan uang secara tunai. Ternyata kartu prakerja ini
hanyalah sebuah tanda akses bagi para pengangguran atau orang yang masih
aktif bekerja, tapi ingin meningkatkan kompetensi dirinya. Artinya,
banyak orang salah kaprah soal Kartu Prakerja, sebab dipikir kalau
mendaftar akan dapat bantuan uang tunai, padahal salah.
Presiden
Joko Widodo sebenarnya sudah menyampaikan hal ini sejak bulan Desember
akhir tahun lalu. Menurut Presiden, adalah salah bila ada anggapan,
pemerintah akan membayar pengangguran dengan kartu prakerja.
Menurut
presiden, pemerintah hanya akan memfasilitasi mereka yang sedang tidak
dalam pendidikan formal untuk mendapatkan akses peningkatan kapabilitas
dan kompetensi. Pertanyannya, apakah ini efektif menekan jumlah
pengangguran ataukah mampu meningkatkan peluang kerja ?
Jawabannya
masih perlu waktu. Indiktornya belum jelas. Ini yang harus
dikonkretisasi, apa ukuran keberhasilan program Kartu Prakerja..? Jangan
lupa, anggaran untuk program ini 5.6 trilyun rupiah. Angka yang sangat
besar.
Secara umum, bila dilihat dari beberapa
portal mitra kartu prakerja, seperti ruangguru.com atau tokopedia atau
aplikasi lainnya, tawaran pelatihan dari program ini cukup menarik dan
diasuh oleh tenaga ahli mumpuni. Misalnya, pelatihan Sukses memulai
bisnis toko online berbiaya 200 ribu rupiah, diasuh langsung oleh
Michael Sugiharto, founder digimaru, kemudian juga ada pelatihan
jurnalis freelancer diasuh oleh mantan reporter Net dan koresponden
Deutche Welle Prita Kusuma berbiaya 200 ribu. Ini modelnya seperti
marketplace tapi khusus pelatihan skill. Hanya saja, paket-paket
pelatihan semacam itu sudah banyak di kanal media sosial, seperti IG dan
Youtube dan semuanya gratis.
Daripada
membayar mendingan gratis. Juga tidak ada jaminan setelah ikut pelatihan
kartu prakerja dapat langsung pekerjaan. Karena itu, agar program ini
tidak dituding mubazir atau buang-buang anggaran, ada baiknya dibuat
diferensiasi dari kanal gratisan.
Pemerintah
dan Manajemen Pelaksana Progran Kartu Prakerja perlu mendisain ulang
kelebihan program ini, dan tidak sekedar proyek asal jalan, akan tetapi
proses, output dan outcome serta impactnya mesti jelas. Apalagi pada
zona PSBB kini, saat banyak orang dirumahkan, tidak bekerja, dan tidak
berpenghasilan, seperti sekarang ini, yang mereka perlukan bukan
pelatihan, tapi uang untuk bertahan hidup bersama keluarganya.
sumber rri.co.id