Perilaku Sejumlah Staf Khusus Milenial Tersandung Kontroversi

Sebenarnya sangat kurang pas membicarakan persoalan lain di luar COVID-19, di saat Pemerintah Presiden Joko Widodo dan jajarannya berupaya keras menangani pandemi tersebut. Akan tetapi, di tengah upaya pemerintah itu, ada hal yang juga perlu untuk disoroti.

Apa yang terjadi dengan beberapa staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, diduga telah melalukan kegiatan dengan nuansa conflict of interest. Di samping ada dugaan kemungkinan soal etika di dalam pemerintahan. 

Sebelumnya ada Belva dan Andi Taufan, lalu terakhir adalah kasus Staf Khusus bernama Garcia Billy Mambrasar. Ia diketahui diduga terkait dengan PT Papua Muda Inspiratif untuk mengajukan sebagai penyalur kredit Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM. Adalah arahan kementerian pimpinan Teten Masduki yang menolak pengajuan dari perusahaan Billy Mambrasar. Sebelumnya, dua staf khusus Presiden dari kalangan milenial, Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden dan segera disetujui oleh kepala pemerintah. 

Andi Taufan disoroti publik gegara kiriman surat bertanggal 1 April 2020 dengan kop Sekretariat Kabinet kepada Camat di Pulau Jawa, Sulawesi, hingga Sumatera bahwa PT Amartha, perusahaan miliknya, akan mengedukasi COVID-19 dan memfasilitasi kebutuhan APD di daerah. 

Sedangkan Belva Devara mundur karena perusahaannya, Ruangguru, dikaitkan sebagai mitra dalam progran Kartu Prakerja bersama delapan perusahaan IT lainnya. Ruangguru dan mitra lainnya menjadi mitra pemerintah. Ditambah lagi, ternyata Ruangguru adalah perusahaan dengan saham mayoritas dari investor negara asing. Kedua orang itu, Taufan dan Belva sebenarnya bukan orang sembarangan, sebab pendidikan mereka hebat, sebutlah Andi Taufan yang lulusan ITB dan Belva lulusan Nanyang Technological University, Singapura dengan prestasi membanggakan. 

Namun ternyata, tiga orang staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar, Andi Taufan dan Belva Devara, kendati memiliki latar belakang pendidikan dan prestasi hebat, perlu juga memahami etika di dalam pemerintahan dan hubungannya dengan kepentingan pribadi. 

Bisa jadi, tidak ada kerugian negara dalam hal ini, akan tetapi secara etika, publik menyoroti sangat tajam. Penggunaan Kop SekKab misalnya, apakah sesuai dengan kewenangannya ? Sebab, staf khusus adalah unsur supporting pemikiran presiden. Hal ini kesannya sederhana, tetapi substansial. 

Beberapa staf khusus milenial Presiden Joko Widodo diketahui juga punya perusahaan dan aktivis jaringan sosial, namun sampai sekarang masih dinilai baik dan bersih. Dalam wilayah publik, persoalan etis adalah penting. Kita berharap, staf khusus milenial lainnya tidak tersandung kontroversi, sebab mereka orang cerdas, memiliki masa depan gemilang dan punya potensi memajukan bangsa. Sekali kontroversi muncul, akan sulit menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Ini yang harus dijaga.
sumber rri.co.id