Kunci Sukses Wujudkan Zona Integritas

Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Ada lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen.

Menurut Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Agus Uji Hantara, pimpinan dan karyawan harus terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. “Dalam konteks pembangun zona integritas, pemimpin harus menunjukkan bahwa seluruh tingkah laku, komitmen, dan kebijakan yang dikeluarkannya selaras dengan semangat untuk menghasilkan instansi yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Diskusi dan Sosialisasi Online (Disko) edisi ketiga yang disiarkan secara live melalui akun instagram rbkunwas, Senin (27/04).

Pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Agus menambahkan, selain komitmen, ada empat hal lain yang dapat menyukseskan terwujudnya zona integritas di sebuah instansi.

Keempat hal tersebut adalah kemudahan pelayanan; program yang menyentuh masyarakat; monitoring dan evaluasi; serta manajemen media. Kemudahan pelayanan, menurut Agus, dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan hospitality.

Selain itu, program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat. Dengan manajemen media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menekankan bahwa pembangunan zona integritas kedepan akan lebih difokuskan pada upaya membantu mempercepat prioritas pembangunan, terutama tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kemudahan perizinan. Oleh karena itu, pembangunan zona integritas akan diperluas pada unit kerja pelayanan dasar pendidikan (sekolah) serta pelayanan kesehatan (puskesmas/RSUD) karena kedua unit tersebut membantu mendorong kualitas SDM.

Selain itu, pembangunan zona integritas juga akan difokuskan pada unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap daerah sehingga dapat mempercepat kemudahan perizinan serta peningkatan Ease of Doing Business (EODB). “Muwujudkan zona integritas bisa dimulai dengan membangun percontohan (role model) di tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM sehingga dapat ditiru oleh unit kerja lainnya,” tandasnya. 

SUMBER menpan.go.id