Legislator Minta Pemerintah Aceh Tidak Pangkas Dana Bantuan Dayah
Anggota DPR RI, Nazaruddin Dek Gam meminta Pemerintah Aceh meninjau
ulang terkait pemotongan dana untuk dayah-dayah yang ada di Aceh yang
telah dianggarkan dalam APBA tahun 2020.
Ia sangat tidak sepakat apabila dana untuk dayah dipotong meskipun untuk memenuhi desakan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan dan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.
"Saya selaku wakil rakyat di Senayan meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang pemotongan dana bantuan dayah," kata Nazaruddin Dek Gam, Minggu (3/5/2020) di Banda Aceh.
Menurut Dek Gam--sapaan Nazaruddin, masih banyak pos-pos anggaran lain bersumber dari APBA yang bisa dipotong untuk penanganan virus tersebut. Pasalnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, dayah-dayah di Aceh sangat membutuhkan bantuan dalam rangka menjalankan operasional dayah tersebut.
"Bantuan untuk dayah jangan diganggu, karena dayah-dayah di Aceh sangat membutuhkan dana tersebut, apalagi dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini," ujarnya.
Bahkan, Dek Gam mengaku sudah menerima berbagai keluhan dari dayah-dayah di Aceh terkait pemotongan tersebut. Selaku wakil rakyat, dirinya merasa terpanggil untuk memperjuangkan aspirasi dayah-dayah yang meminta agar dana bantuan tersebut tidak dipangkas.
"Kenapa harus dana bantuan dayah yang harus dipotong, dana proyek multiyear yang harusnya dipotong habis untuk menangani virus corona, bukan malah Dana Dayah, yang mereka juga sangat membutuhkan bantuan itu," ujarnya.
Politis PAN tersebut juga menyebutkan bahwa dayah itu menjadi simbul ke-Acehan, bahkan Badan Dayah sendiri lahir setelah adanya MoU Helsinki, sehingga sangat tidak wajar apabila dana untuk dayah juga harus dikorbankan untuk membantu penanganan virus corona.
"Badan Dayah hanya di Aceh ada, daerah lain tidak ada, dan dana bantuan untuk dayah sangat mendesak. Sekarang Pemerintah Aceh bisa memotong dana di dinas-dinas yang tidak mendesak dan bisa ditunda, anggaran APBA cukup besar. Saya yakin kalau dana dayah tidak dipotong, anggaran yang sudah ada sangat cukup untuk membantu penanganan corona," jelas Anggota Komisi III DPR RI itu.
Selain itu, Dek Gam juga meminta kepada publik untuk terus mengawal terkait pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 di Aceh. Keterlibatan publik sangat penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar untuk orang yang membutuhkan.
"Mari kita kawal bersama pengelolaan anggaran Aceh, agar anggaran yang cukup besar itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.
sumber rri.co.id
Ia sangat tidak sepakat apabila dana untuk dayah dipotong meskipun untuk memenuhi desakan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan dan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.
"Saya selaku wakil rakyat di Senayan meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang pemotongan dana bantuan dayah," kata Nazaruddin Dek Gam, Minggu (3/5/2020) di Banda Aceh.
Menurut Dek Gam--sapaan Nazaruddin, masih banyak pos-pos anggaran lain bersumber dari APBA yang bisa dipotong untuk penanganan virus tersebut. Pasalnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, dayah-dayah di Aceh sangat membutuhkan bantuan dalam rangka menjalankan operasional dayah tersebut.
"Bantuan untuk dayah jangan diganggu, karena dayah-dayah di Aceh sangat membutuhkan dana tersebut, apalagi dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini," ujarnya.
Bahkan, Dek Gam mengaku sudah menerima berbagai keluhan dari dayah-dayah di Aceh terkait pemotongan tersebut. Selaku wakil rakyat, dirinya merasa terpanggil untuk memperjuangkan aspirasi dayah-dayah yang meminta agar dana bantuan tersebut tidak dipangkas.
"Kenapa harus dana bantuan dayah yang harus dipotong, dana proyek multiyear yang harusnya dipotong habis untuk menangani virus corona, bukan malah Dana Dayah, yang mereka juga sangat membutuhkan bantuan itu," ujarnya.
Politis PAN tersebut juga menyebutkan bahwa dayah itu menjadi simbul ke-Acehan, bahkan Badan Dayah sendiri lahir setelah adanya MoU Helsinki, sehingga sangat tidak wajar apabila dana untuk dayah juga harus dikorbankan untuk membantu penanganan virus corona.
"Badan Dayah hanya di Aceh ada, daerah lain tidak ada, dan dana bantuan untuk dayah sangat mendesak. Sekarang Pemerintah Aceh bisa memotong dana di dinas-dinas yang tidak mendesak dan bisa ditunda, anggaran APBA cukup besar. Saya yakin kalau dana dayah tidak dipotong, anggaran yang sudah ada sangat cukup untuk membantu penanganan corona," jelas Anggota Komisi III DPR RI itu.
Selain itu, Dek Gam juga meminta kepada publik untuk terus mengawal terkait pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 di Aceh. Keterlibatan publik sangat penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar untuk orang yang membutuhkan.
"Mari kita kawal bersama pengelolaan anggaran Aceh, agar anggaran yang cukup besar itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.
sumber rri.co.id
