Pegawai Melek Teknologi dan Produktif Jadi Kebutuhan di Era New Normal

Sejak arahan Pemerintah mengenai Tatanan Normal Baru atau populer dengan istilah “New Normal” digaungkan, seluruh sektor termasuk Instansi Pemerintahan bergerak menciptakan sistem kerja pegawai yang tetap produktif di tengah adaptasi tatanan baru. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana secara khusus menggambarkan bagaimana sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru dan dampaknya terhadap kebutuhan kompetensi pegawai ke depan.

Hal itu dipaparkan Bima saat menjadi salah satu keynote speaker dalam webinar yang digelar Universitas Gadjah Mada. (foto: des)

Hal itu dipaparkan Bima saat menjadi salah satu keynote speaker dalam webinar yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tajuk “Agenda Kebijakan dan Pelayanan Publik di Era New Normal” pada Selasa, (16/6/2020) secara daring. Bima menekankan adaptasi kerja ASN pada tatanan normal baru tidak hanya berdampak pada sistem kerja yang berubah menjadi kombinasi kerja dari rumah (WFH) dan kerja dari kantor (WFO), tetapi juga pada kebutuhan pegawai yang benar-benar diperlukan dalam situasi yang “memaksa” serba digital saat ini. “Dengan mengadopsi sistem kerja tatanan baru ini kita bisa memilah kebutuhan pegawai. Bahwa kita kini makin butuh kompetensi pegawai yang melek teknologi sekaligus bisa tetap produktif melakukan pekerjaan new normal, ini jadi evaluasi untuk rekrutmen ASN ke depan, khususnya persoalan kompetensi yang diperlukan,” imbuhnya.

Dari aspek pelayanan publik di tengah tatanan normal baru bagi seluruh Instansi Pemerintah, Bima menguraikan beberapa hal yang perlu dilakukan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni mencakup perlunya regulasi internal instansi terkait adaptasi new normal yang juga mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB 58/2020, melakukan pemetaan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH atau WFO, penggunaan teknologi informasi dalam lini pelayanan, monitoring ouput pekerjaan pegawai yang WFH dan WFO, melakukan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk menyusun kebutuhan pegawai pada tatanan normal baru, presensi online, memantau posisi pegawai dan kondisi kesehatannya, dan Instansi harus ikut mencegah dan mengendalikan penyebaran untuk mengurangi risiko Covid-19 di lingkungannya.

Sementara untuk penilaian kinerja ASN, Bima mengatakan bahwa BKN sudah memiliki sistem penilaian kinerja yang bisa dimanfaatkan secara nasional namun belum semua instansi menggunakannya. “Yang menarik, ada sejumlah ASN yang justru mengalami overload pekerjaan ketika WFH dibanding saat WFO. Di samping sebagian besar pekerjaan pegawai berjalan seperti biasa dengan memanfaatkan teknologi”. Bima mengakui bahwa seluruh sektor masih harus terus mengadaptasi proses bisnis pada tatanan normal baru sekaligus memastikan tugas fungsi berjalan dengan baik sesuai target kinerja Instansi.

Terakhir Bima menyampaikan soal strategi Anjab ABK di lingkup ASN dalam menyikapi situasi tatanan normal baru. Menurutnya perlu dilakukan penyusunan ulang seluruh Anjab ABK masing-masing Instansi dengan mengacu pada sistem kerja baru, misalnya dengan memetakan jenis jabatan yang masih relevan dengan kebutuhan saat ini dan jenis jabatan yang perlu dipertimbangkan kembali. “Tentukan konsep new normal masing-masing Instansi seperti apa baru kemudian bisa dihitung ulang kebutuhan SDM nya,” tutup Bima.
sumber www.bkn.go.id