Penanganan Covid-19 Dinilai Belum Memuaskan

Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (PUSPEK) Universitas Airlangga ((Unair) Surabaya kembali melakukan survei (studi) tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani situasi krisis pandemi Covid-19. 

Hasil survei tersebut disampaikan melalui acara konferensi pers via aplikasi Zoom dan melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada media hari ini, Selasa (14/7/2020). 

“Adapun fokus studi adalah untuk mengukur respon masyarakat terhadap: (1) implementasi kebijakan pemerintah dalam sistem penanganan Covid-19; (2) efektivitas kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah; (3) kondisi struktural pemerintahan dalam situasi krisis pandemi; (4) komunikasi kebijakan pemerintah; dan (5) dukungan politik masyarakat kepada presiden,” kata Dr. Tuti Budirahayu sebagai Koordinator Survei, Selasa (14/7/2020). 

“Metode survei dan pengolahan data secara kuantitatif digunakan dalam studi ini. Populasi target adalah  penduduk di seluruh wilayah di Indonesia. Atas dasar proporsi jumlah penduduk yang diambil dari data BPS tahun 2019 maka populasi survei atau sampel yang ditetapkan adalah sebesar 800 responden. Sampel diambil dengan cara cluster random sampling,” jelas Tuti. 

“Strategi pengambilan sampel dilakukan dengan cara mendata terlebih dahulu kelompok-kelompok masyarakat (cluster) yang menjadi afiliasi dari Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik, Universitas Airlangga (PUSPEK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” terang Tuti.

Khusus di tujuh kepulauan (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner onlineyang dikirim melalui dua media sosial utama (whatsapp dan email) ke sejumlah responden berdasarkan kerangka sampel (sampling frame) di kluster-kluster wilayah yang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan pada tanggal 3 hingga 18 Juni 2020. Tingkat kepercayaan yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 95 persen (alpha 0,05) dengan derajat kesalahan (margin of error) sebesar 3,4 persen. Secara metodologi studi ini memiliki kelemahan, yaitu: (1) teknik sampling yang digunakan masih belum mencerminkan populasi masyarakat Indonesia secara ideal, karena keterbatasan akses dan data untuk mendapatkan kerangka sampling  pendudukan di seluruh propinsi di Indonesia; (2) pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat tentang: 

(1) implementasi kebijakan pemerintah dalam sistem penanganan covid-19 menunjukkan arah kecenderungan yang hampir berimbang antara sedang (45,3 persen) dan tinggi (46,8 persen).

Jika data dipilah berdasarkan respon masyarakat di  wilayah Jawa dan Luar Jawa, maka terlihat adanya perbedaan, di mana respon masyarakat di Jawa cenderung sedang, yaitu sebesar 51 persen; sedangkan di Luar Jawa menunjukkan respon yang tinggi, yaitu sebesar 56,40 persen.

(2) efektivitas kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah menurut masyarakat di Jawa berada pada respon sedang 48,3 persen, dan masyarakat di luar Jawa menunjukkan respon yang cukup tinggi, yaitu 62,8 persen.

Secara nasional respon masyarakat terhadap indikator ini cenderung tinggi, yaitu 51,8 persen.

(3) kondisi struktural pemerintah dalam situasi krisis pandemi di Jawa menunjukkan kecenderungan sedang (42,10 persen), namun yang merespon rendah juga relatif cukup besar yaitu 24, 10 persen, sedangkan di Luar Jawa respon masyarakat cenderung tinggi yaitu sebesar 57,30 persen, dan di tingkat nasional perbandingan antara yang merespon sedang (40,10 persen) hampir seimbang dengan yang merespon tinggi (42,80 persen).

(4) komunikasi kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi di Jawa cenderung sedang yaitu 41,7 persen, dan yang merespon rendah juga relatif cukup banyak, yaitu 19,10 persen.

Sedangkan di luar Jawa menunjukkan kecenderungan tinggi, yaitu 57,30 persen, dan di tingkat nasional masih relatif tinggi yaitu 47,10 persen.

(5) dukungan politik masyarakat kepada presiden di Jawa menunjukkan kecenderungan tinggi yaitu 76,5 persen, sedangkan di luar Jawa sebesar 89 persen, dan secara keseluruhan di tingkat nasional sebesar 82 persen.

Kesimpulan umum dari studi ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap: (1) implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 di tingkat nasional berada di rentang sedang (Jawa) dan agak sedikit tinggi (luar Jawa); (2) efektivitas kebijakan PSBB di tingkat nasional menunjukkan respon yang cukup tinggi.

Di Pulau Jawa menunjukkan respon yang sedang, dan di luar Jawa respon masyarakat cenderung tinggi; (3) kondisi struktural pemerintah dalam situasi krisis di tingkat nasional cenderung berimbang antara yang merespon sedang dan tinggi, di mana untuk masyarakat di Jawa lebih merespon sedang dan rendah.

Sedangkan masyarakat di luar Jawa merespon tinggi; (4) komunikasi kebijakan pemerintah dalam situasi krisis dalam skala nasional menunjukkan rentang sedang di Jawa dan tinggi di luar Jawa; (5) dukungan politik kepada presiden menunjukkan respon yang relatif sangat tinggi di tingkat nasional, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Memperhatikan sebaran data pada lima faktor di atas, nampak bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam menangani krisis pandemi covid 19, kecuali pada variabel dukungan politik kepada presiden, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat (khususnya di Jawa).

Meskipun masyarakat di luar Jawa cenderung menunjukkan respon yang positif pada kualitas kinerja pemerintah. Hal ini dapat diinterpretasikan, khususnya bagi masyarakat di Jawa.

Bahwa  dukungan politik yang sangat besar kepada Presiden tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap performa/kinerja pemerintah.

Artinya, secara tidak langsung, data yang tersaji dalam lima variabel itu menyiratkan bahwa tidak sepenuhnya variabel performa/kinerja Presiden diterjemahkan secara konsisten baik oleh pemerintah di level pusat maupun daerah.

Perbandingan Indikator Variabel pertamaditurunkan menjadi sembilan indikator, sebagaimana bisa dilihat di lampiran rilis ini. Secara umum responden dari Jawa dan Luar Jawa menampilkan respon yang relatif konsisten, kecuali pada tiga indikator, yaitu: (a) Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tersosialisasi secara baik; (b) Bantuan sosial tepat sasaran; dan (c) Program kartu pekerja meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Pada indikator bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tersosialisasi secara baik memperlihatkan bahwa responden Jawa berkebalikan dengan Luar Jawa. Hal ini nampak dari 41,30% responden dari Jawa menyatakan tidak setuju dengan pernyataan indikator tersebut.

Sementara 49,80% responden dari Luar Jawa menyatakan setuju. Pun pada indikator bantuan sosial tepat sasaran, yakni 46,10% responden dari Jawa tidak setuju dengan pernyataan indikator tersebut, sementara 43,50% responden Luar Jawa menyatakan setuju.

Meski begitu, hanya dua indikator ini yang direspon setuju dengan prosentase di bawah 50% oleh responden Luar Jawa dibanding seluruh indikator lain, bahkan di luar variabel implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penangan Covid-19.

Begitupun pada indikator program kartu pekerja meningkatkan ekonomi masyarakat, walaupun tidak sekontras indikator bantuan sosial tepat sasaran.

Responden dari Jawa yang menyatakan setuju (38,40%) dengan indikator itu hanya sedikit lebih banyak dibanding yang tidak setuju (37,70%).

Sementara responden dari Luar Jawa merespon tinggi (setuju sebanyak 57,60%) dibanding yang rendah (tidak setuju sebanyak 20,70%).

Variabel Kedua diturunkan menjadi empat indikator. Indikator tentang “Penegakkan hukum pelanggar PSBB di beberapa daerah sudah tepat” disangkal oleh 34,90 persen responden di Jawa (mereka menyatakan tidak setuju bahwa penegakkan hukum bagi pelanggar PSBB sudah tepat).

Sementara di luar Jawa, Indikator tentang “Penegakkan hukum pelanggar PSBB di beberapa daerah sudah tepat” disangkal oleh 19,20 persen responden (mereka menyatakan tidak setuju bahwa penegakkan hukum bagi pelanggar PSBB sudah tepat).

Secara keseluruhan, respon terhadap efektivitas kebijakan PSBB memperlihatkan positif, baik dari responden Jawa maupun Luar Jawa, kecuali satu indikator, yaitu penegakan hukum pelanggar PSBB di beberapa daerah sudah tepat. 

Sebanyak 35,70% responden Jawa menyatakan setuju dengan indikator itu, hanya sedikit lebih banyak dibanding yang tidak setuju (34,90%). Sementara responden Luar Jawa merespon positif, yakni 59,90% dan 19,20% menyatakan tidak setuju.

Variabel ketiga diturunkan menjadi lima indikator. Secara umum respon terhadap kondisi struktural pemerintah menunjukkan bahwa persepsi responden di Jawa kurang begitu meyakinkan dibanding Luar Jawa, yakni tidak terlalu besar selisihnya antara yang setuju dengan tidak setuju.

Tiga indikator tersebut adalah: (a) upaya penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah tidak bertentangan, (b) terdapat kesesuaian informasi tentang perkembangan pandemi Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah, dan (c) masyarakat memahami seluruh program yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19.

Yang terakhir ini bahkan menunjukkan lebih banyak yang tidak setuju (37,70%) ketimbang yang setuju (30,20%). Artinya, pemerintah kiranya perlu berikhtiar lebih keras untuk memperbaiki tiga indikator tersebut sehingga persepsi masyarakat menjadi lebih meyakinkan.

Sementara responden Luar Jawa secara keseluruhan menampakkan respon yang relatif meyakinkan. Variabel keempat diturunkan menjadi tujuh indikator yang secara keseluruhan menampilkan respon yang meyakinkan, baik dari responden Jawa maupun Luar Jawa.

Terkecuali hanya satu indikator, yakni informasi perkembangan Covid-19 tidak menyebabkan kepanikan masyarakat, bagi responden Jawa. Respon setuju sebanyak 39,30%, sedikit lebih banyak dibanding yang tidak setuju, yakni 32,00%.

Variabel kelima diturunkan menjadi delapan indikator yang secara keseluruhan menunjukkan persepsi yang meyakinkan, baik bagi responden Jawa maupun Luar Jawa.

Responden di Jawa memperlihatkan bahwa seluruh indikator dari variabel dukungan politik bagi Presiden ini berada di atas 40%, kecuali dua indikator yang bahkan di atas 50%, yaitu: Masyarakat mendukung Presiden dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia (50,60% setuju) dan Presiden menjalankan kewajibannya sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia (56,50%).

Sementara responden dari luar Jawa secara keseluruhan menunjukkan tingginya dukungan politik kepada Presiden, yakni di atas 60% menyatakan setuju.

sumber rri.co.id