Work From Home Pada Instansi Pemerintah
Beberapa bulan terakhir ini konsentrasi kita tertuju pada kondisi yang
sedang terjadi di tanah air. Merebaknya virus korona yang mewabah di
penjuru dunia yang akhirnya juga melanda Indonesia cukup menyita
perhatian dari seluruh lini. Pandemik Covid-19 telah menjadi entitas
penting dan genting yang harus segera ditangani dan diselesaikan
pemerintah dan seluruh unsur masyarakat. Pandemik Covid 19 juga telah
membukakan hal-hal yang selama ini belum terpikirkan maupun dilakukan
baik aspek sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga manajemen
sumber daya manusia.
Apa hubungan pandemik ini dengan manajemen SDM? Dengan ekskalasi peningkatan penyebaran virus, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan dengan menerapkan kerja tanpa harus hadir ke kantor, Work From Home (WFH). Meskipun tidak secara mutlak, namun kebijakan dianggap sebagai langkah progresif untuk mendukung upaya pengurangan penyebaran virus. Dengan persiapan yang sangat cepat, kebijakan WFH digulirkan. Targetnya sementara memang tidak muluk-muluk, yang penting wabah ini dapat dihambat penularannya.
Pemerintah telah mengintruksikan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Sekolah-sekolah telah diliburkan, kampus-kampus juga telah menutup kegiatan tatap muka dan menggantinya dengan kuliah online. Tidak ketinggalan, kantor-kantor juga merumahkan pegawaian dengan skenario WFH. Ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk pencegahan wabah virus corona yang semakin meluas. Lalu, bagaimana implementasi dari WFH ini?
Konsepsi Work From Home
Work from home merupakan istilah bekerja dari rumah. Pegawai tidak perlu datang ke kantor untuk absen maupun mengerjakan tugas. Mereka tidak harus disibukkan dengan berangkat pagi dan menghabiskan waktu dijalan. Semua tugas dapat dikerjakan dirumah secara fleksibel dengan pengaturan sebelumnya. Pada masa darurat bencana korona ini, skenario WFH mutlak digunakan untuk mengurangi penyebaran virus.
Pada instansi pemerintah, kebijakan WFH merupakan hal yang baru. Manajemen perkantoran yang lekat dengan birokrasi selama ini belum tersentuh dengan opsi WFH. Birokrasi masih memandang produktivitas hanya dapat dilihat secara kasat mata dengan absensi dan kehadiran. Munculnya kejadian luar biasa belakangan ini telah memaksa birokrasi lebih responsif dalam menerapkan kebijakan. Tidak tanggung-tanggung, presiden sendiri yang menginstruksikan supaya para aparatur dapat menjalankan tugasnya dari rumah. Siap tidak siap, manajemen birokrasi harus menyesuaikan diri dengan keadaan, menerapkan WFH secara simultan dan responsif.
