Mengelola Informasi Publik Lewat Praktik Komunikasi Digital di Era Pandemi
Humas BKN, Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kita tidak lagi bisa membatasi diri dengan cara-cara lama. Segala hal telah bergerak ke ranah digital, tidak saja pemesanan makanan atau transportasi bahkan untuk urusan pekerjaan pun dilakukan secara virtual. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemetenterian Luar Negeri, Teuku Faizasyah saat memberikan sambutan pada Webinar: The (New) Everyday Life: Opportunity and Challenges melalui aplikasi daring, Senin (10/8/2020).
Lebih lanjut, Teuku menjelaskan jika pada tanggal 10 September 2019, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) yang menjadi forum bagi negara-negara anggota ASEAN bersama Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru untuk berbagi best practices dalam melaksanakan diplomasi digital. “RCDD terbilang cukup berhasil sebagai konferensi internasional pertama di kawasan yang mengangkat tema diplomasi digital,” ungkap Teuku. Menurutnya, konferensi tersebut menghasilkan “Jakarta Message on Regional Cooperation in Digital Diplomacy” yang pada intinya mengadopsi pentingnya diplomasi digital dan kerja sama antar para pemangku kepentingan dalam menciptakan komunitas yang bebas misinformasi, serta komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk diplomasi.
Teuku juga menekankan, tidak hanya dalam dunia diplomasi, saat ini hampir seluruh aspek telah berada di era baru. “Mutlak bagi kita untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, khususnya di situas-situasi krisis. Di saat pandemi Covid-19, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Jika kita lalai, maka dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik yang sifatnya menyesatkan. Untuk itu, perlu suatu strategi komunikasi yang kuat agar kita dapat melawan misinformasi bersama-sama,” pungkasnya.
Merespons hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo yang turut memberikan sambutan pada webinar tersebut, mengatakan saat ini, Kementerian Kominfo memiliki beberapa strategi komunikasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Di era 4.0, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Kemudian, tolak ukur tidak hanya harus lebih baik dari sebelumnya, tapi juga harus lebih baik dari yang lainnya. Lalu, berani melakukan terobosan, inovasi dan cara baru dalam mensikapi suatu permasalahan. Diikuti dengan membuang jauh-jauh ego sektoran, Terakhir, fokus pada impact dan outcome, bukan lagi hanya proses dan output,” terang Widodo.
Pada webinar yang bertujuan untuk membahas praktik-praktik komunikasi digital khususnya di era pandemi tersebut, perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Nicholas Kittle yang turut menjadi pembicara memaparkan pengalaman Kedutaan Besar Australia dalam mengelola informasi publik secara digital. “Ada 4 hal yang menjadi fokus utama kami dalam pengelolaan diplomasi secara digital, yakni (1) Kanal yang digunakan; (2) Respons terhadap situasi pandemi Covid-19; (3) Tantangannya; dan (4) Arah di masa yang akan datang,” jelas Kittle.
Kittle melanjutkan, dalam melakukan diplomasi digital, Kedutaan Besar Australia menggunakan kanal media sosial, hal itu dilakukan dengan menyesuaikan audien di Indonesia. “Khusus merespons kondisi Covid-19, Kedutaan Besar Australia menjangkau warga Australia yang berada di Indonesia dengan aksi-aksi melalui kanal media sosial, salah satunya dengan membuat video pendek.” Ujar Kittle.
Ke depan, Kittle mengungkapkan jika dalam rangka mengefektifkan diplomasi secara digital, Kedutaan Besar Australia coba meningkatkan jumlah interaksi daring, beradaptasi dengan rapat/kegiatan daring. “Masyarakat Indonesia akan segera menyaksikan video, konten pada media sosial, dan frekuansi live streaming yang lebih banyak dari Kedutaan Besar Australia dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19,” tutup Kittle.
sumber www.bkn.go.id
