Tunjukkan Pemerintah Serius Tangani Pandemi, dengan Serapan Anggaran Kesehatan yang Baik
Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk di antaranya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terus dihantui perasaan tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari belanja hingga konsumsi. Hal ini tentu menghambat berputarnya roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.
“Marilah kita membangun kepercayaan [masyarakat] bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti), dan ilmiah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (13/08/2020).
Salah satu caranya, menurut Wapres, adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan. Karena, dengan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi untuk melawan virus ini. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.
Kunci Tanggulangi Pandemi dan Putar Roda Ekonomi
“Untuk itulah penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di bidang kesehatan ini menjadi kunci untuk menanggulangi pandemi ini, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk memutar kembali roda perekonomian,” papar Wapres.
Oleh karena itu, Wapres pun mengimbau kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan yang ada dalam penerapan program pemulihan kesehatan dan ekonomi, baik itu hambatan struktural maupun hambatan prosedural.
“Mengedepankan perannya sebagai koordinator dalam implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Hindari penyusunan program baru, kecuali program (tersebut) dapat memberikan daya ungkit serta dapat dipastikan implementasinya,” imbau Wapres.
“Saya ingin Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai Ketua Komite untuk dapat mendorong agar pelaksanaan penanganan kesehatan dapat dipercepat. Pada awalnya, dalam bidang kesehatan kita merencanakan 2 hal besar. Pertama, berbagai rencana aksi dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan test secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, kita merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan kita. Sehingga, bila pandemi memburuk atau berulang lagi di masa yang akan datang, kita telah benar-benar siap,” tambahnya.
Menutup arahannya, tak lupa Wapres juga menekankan kepada jajaran terkait untuk terus melakukan pemulihan di bidang ekonomi seiring dengan pemulihan di sisi kesehatan.
Dua Program Perlu Atensi Khusus: Bantuan Produktif dan Subsidi Upah
“Sebelum saya akhiri, saya ingin Menko, Menkeu, dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan 2 program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kedua, Program Subsidi Upah,” pungkas Wapres.
Mengawali paparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang tepat, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.
“Terkait dengan kesehatan, memang kalau kita lihat jumlah daripada mereka yang terkena dibandingkan berbagai negara lain, sebenarnya kasus sembuh di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global. Jadi, kasus sembuh Covid-19 di Indonesia ini 65,64 persen dan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di global yakni 65,53 (persen). Kemudian, fatality rate kita saat sekarang memang sekitar 4 persen, memang di atas sedikit yaitu 4,52 persen. dan secara global itu 3,63 persen,” papar Airlangga.
Dari segi pengetesan, Airlangga mengapresiasi beberapa daerah yang telah melaksanakan pengetesan masif, bahkan sesuai standar World Health Organization (WHO).
“Dari segi jumlah tes, Indonesia sudah menjalani jumlah tes 1,7 juta di mana ini di bawah Italia, di atas Bangladesh, Meksiko, bahkan Jepang. Kemudian jumlah tes per 1 juta penduduk itu kita sekitar 6.522, dan apabila kita lihat spesimen PCR ini, DKI Jakarta memang tertinggi yaitu 181.239, diikuti Jawa Timur 111.841, dan Jawa Barat 88.994,” lanjut Airlangga.
“Jadi, jumlah PCR per satu juta (penduduk), Jakarta ini jauh mengungguli dan Jakarta sudah setara dengan apa yang didorong oleh WHO,” imbuhnya.
Tampak hadir dalam rapat secara virtual diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta serta Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan.
