Mengenal Garda Terdepan Komunikasi Pemerintah melalui Pranata Humas
JAKARTA – Jabatan fungsional Pranata Humas merupakan salah satu jabatan strategis yang dimiliki pemerintah. Sebagai Government Public Relations (GPR), jabatan fungsional yang lahir pada tahun 2001 ini memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan informasi dan kehumasan kepada masyarakat.
Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika Asriani Sri Wahyuni menjelaskan bahwa bidang pelayanan kehumasan bukan sebagai help desk saja, tapi jauh lebih strategis daripada itu. “Pranata humas mengerjakan hal-hal lain seperti strategi komunikasi, mitigasi krisis, serta citra instansi dan pimpinan,” jelasnya dalam Career and Talent Talk Series yang tayang melalui fitur Live Instagram @karier.talenta, beberapa waktu lalu.
Asri menjelaskan bahwa pekerjaan pranata humas bukan hanya sekadar bicara, tapi justru harus lebih banyak dan pandai mendengar untuk dapat menyerap informasi dan keluhan serta situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, pranata humas tidak hanya bekerja dari balik meja, tapi juga harus bisa turun ke lapangan untuk bertemu dengan banyak orang.
Tantangan terbesar bagi pranata humas adalah untuk mendiseminasikan informasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Terlebih di era media sosial seperti saat ini, pranata humas harus siap sedia 24/7 untuk melayani masyarakat dan juga untuk mengamankan masyarakat dari informasi hoaks. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pranata humas juga diharapkan dapat menjembatani dan mengampanyekan informasi yang diterima.
Kebijakan yang mengatur mengenai pranata humas tertuang dalam Permen PANRB No. 6/2014. Kebijakan ini pun sedang direvisi untuk mengakomodir tugas dan fungsi pranata humas yang berkembang seiring dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin masif dalam diseminasi informasi. Pengembangan yang akan diakomodir antara lain adalah penambahan butir-butir kegiatan yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penggunaan media sosial, sehingga memudahkan pranata humas untuk mendapatkan angka kredit.
Dijelaskan, bahwa pranata humas saat ini terbagi menjadi dua kategori, yakni keterampilan dengan minimum lulusan D-III dan keahlian untuk lulusan S-1. Hingga saat ini, pranata humas baru memiliki tiga jenjang, yakni pertama, muda, dan madya. Untuk jenjang utama sedang diusulkan, namun kemungkinan hanya akan di instansi pusat, yang akan membahas strategi komunikasi secara nasional.
Untuk dapat menduduki jabatan fungsional pranata humas, latar belakang pendidikan tidak harus berasal dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan di beberapa instansi tertentu ada hal-hal yang bersifat sangat teknis, namun juga perlu untuk dikomunikasikan secara luas.
Terkait dengan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, Asri menjelaskan bahwa tidak perlu khawatir bagi mereka yang dialihkan menjadi pranata humas. Seperti di bagian kerja sama, didalam pranata humas telah diakomodir dalam butir kegiatan hubungan internal-eksternal. “Bagi mereka yang terdampak penyetaraan dan menjadi pranata humas, jangan khawatir. Pengumpulan angka kredit tetap bisa dilakukan, tugas dan fungsi masih tertampung, jenjang karier tetap difasilitasi, serta lebih leluasa dalam mengerjakan tugasnya,” jelas Asri.
Menjadi pranata humas juga tidak lepas dari pengembangan kompetensi. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pembina juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang ditujukan bukan saja pengembangan kompetensi pranata humas, namun juga dan attitude. Hal ini sesuai dengan Permen Kominfo No. 12/2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Pengembangan ini dilakukan melalui diklat teknis serta bimbingan teknis.
Asri melanjutkan bahwa jika ingin menjadi pranata humas, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dengan pengangkatan pertama dan pengalihan jabatan, menjadi pranata humas dapat ditempuh dengan mekanisme pindah jabatan dan inpassing. Untuk proses inpassing, dapat dilakukan dengan penerimaan berkas terakhir pada 31 Oktober 2020 dengan ujian kompetensi pada awal Desember 2020.
Di akhir acara, Asri menyebutkan bahwa sebagai jabatan fungsional yang dinilai dengan angka kredit, maka pranata humas harus berprinsip Ogi, yakni Ogah Rugi. Dimana setiap kali melakukan pekerjaan, maka harus langsung melakukan dua hal, yakni membuat laporan dan program cicilan angka kredit. Hal ini guna memudahkan para pranata humas untuk mengklaim angka kredit atas kerja yang telah dilakukannya.
Dirinya juga mengatakan bahwa dengan menjadi pranata humas, maka ini adalah kesempatan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk menjalankan tugas ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa. “Pranata humas adalah garda terdepan pemerintah yang mengusung seluruh kebijakan dan program pemerintah dan mendiseminasikannya ke masyarakat luas,” imbuhnya.
