Kepala BKN Sebutkan 3 Tahapan dalam Pengelolaan SDM untuk Birokrasi Modern

 

 Humas BKN, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, diperlukan cara khusus dalam pengelolaan SDM di era reformasi birokrasi seperti saat ini, yaitu birokrasi yang modern, inovatif dan berorientasi pada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan tiga tahapan dalam mengelola SDM Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Disiplin PNS dan Evaluasi Jabatan PNS yang diselenggarakan oleh Kantor Regional (Kanreg) XIV BKN Manokwari, Senin ( 15/03/2021) secara daring dan luring di Kanreg XIV BKN Manokwari.

Lebih lanjut, tahapan pertama dalam pengelolaan SDM adalah dengan memahami yang menjadi tugas dan peran kita sebagai ASN. Selanjutnya, tahapan yang kedua yakni pengukuran dan penghitungan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Bima menambahkan, dari perhitungan ini lah kita bisa mengetahui berapa SDM yang diperlukan dan dengan kompetensi yang seperti apa. Tahapan yang ketiga adalah bagaimana kita memilih orangnya. “ _Computer Assisted Test_ (CAT) BKN dibangun untuk tahapan ketiga, yakni bagaimana cara kita memilih orang-orang itu, yakni melalui rekrutmen,” terang Bima.
Bima menegaskan, jika ketiga tahapan ini bisa dilakukan dengan baik, maka kita bisa memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pemerintahan yang dapat memajukan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
“Administrasi pemerintahan dan birokrasi itu _predictable_, ia bisa diramalkan. Sementara birokrasi yang modern selalu penuh dengan _surprise_ , ungkap Bima.

Bima juga memaparkan bahwa masalah SDM ini menjadi masalah paling utama, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Senada dengan Kepala BKN, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengungkapkan bahwa pengelolaan kualitas SDM ASN yang berdaya saing merupakan kunci perubahan yang lebih baik dalam birokrasi. Masih berkaitan dengan pengelolaan kualitas SDM yang berdaya saing, mewakili Gubernur Pemerintah Papua Barat, Nataniel menyampaikan apresiasinya pada BKN yang selama 4 bulan terakhir konsisten dalam melakukan sosialisasi bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas mutu dan kompetensi ASN sebagai implementasi manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Terakhir, Kepala Kanreg XIV BKN Manokwari Herdianawati menyampaikan bahwa manajemen ASN di wilayah Papua Barat akan selalu menjadi fokus utama Kanreg XIV BKN Manokwari sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai instansi pembina dan penyelenggara manajemen ASN. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat 6 agenda yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut, yakni pelaksanaan Bimtek terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Bimtek evaluasi jabatan PNS yang akan disampaikan oleh Direktur Kompensasi ASN BKN, Penyerahan dokumen kepegawaian secara simbolis, pencanangan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kantor Regional IX BKN Manokwari, penandatanganan Pakta Integritas pegawai Kanreg XIV BKN Manokwari, dan penyerahan hibah tanah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat.