Cegah COVID-19, Bodebek akan Kirim Surat ke Menhub Soal KRL

Kepala Daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) sepakat segera mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan tentang usulan dua opsi operasional layanan kereta rel litrik (KRL).

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan hal itu di Kota Bogor setelah mengikuti rapat koordinasi virtual dengan lima kepala daerah di Bodebek pada Selasa (5/5/2020).

Rapat koordinasi virtual dengan lima kepala daerah di Bodebek ini, diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan, menyusul ditemukannya tiga penumpang KRL yang positif terjangkit virus corona (COVID-19) dari hasil tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4/2020).

"Semua kepala daerah sepakat untuk segera mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan," kata Bima Arya.

Menurut Walikota, hari ini adalah hari ketujuh penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap II, sehingga harus cepat mengirimkan surat ke pemerintah pusat. 

"Pada rapat koordinasi tadi, ada banyak rekomendasi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi ke Kementerian Perhubungan," kata Bima Arya.

Ia menyebut, dua opsi rekomendasi itu. Pertama, meminta Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pelayanan KRL serta Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan instansi delapan sektor yang dikecualikan pada penerapan PSBB untuk menyediakan layanan transportasi antar-jemput pegawainya.

Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat. Aturan lebih ketat yang dimaksudkan adalah adanya penambahan gerbong KRL, pengaturan kembali jam operasional KRL, yakni ditambah lagi jamnya. Ada layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.  Bima menambahkan, jika surat usulan rekomendasi tersebut sedang disusun untuk ditandatangani lima kepala daerah.

"Hari Rabu besok akan dikirimkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat," katanya.

Menurutnya, surat usulan rekomendasi itu akan dilampiri dengan hasil tes swab terhadap 325 orang di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) dan hasil tes swab di Stasiun Bekasi pada Selasa.
sumber rri.co.id