Lewat Ngulik, Kementerian PANRB Pantau Pembangunan MPP
Selama pandemi Covid-19, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap memantau pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Ngulik (Ngobrol Urusan Pelayanan Publik). Lewat forum tersebut, sepuluh pemerintah daerah di wilayah III menyampaikan progres pembangunan MPP serta rencana kedepan.
Sebagian
pembangunan MPP di Wilayah III tetap berjalan, namun beberapa terpaksa
ditunda. Anggaran yang telah dialokasikan untuk MPP harus dialihkan ke
penanganan pandemi Covid-19. “Untuk pembangunan MPP, ada yang ditunda,
ada juga yang mungkin mengubah skenarionya, atau mungkin bentuk lainnya
untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi,” ujar Deputi bidang
Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Ngulik terkait
Diskusi Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik Wilayah III Tahun 2020,
Kamis (30/04).
Diah
mengapresiasi komitmen pemda yang tetap semangat membangun MPP. “Kami
sangat mengapresiasi atas minat dan komitmen dalam pembentukan MPP
sebagai upaya mendukung perwujudan pelayanan publik yang cepat, mudah,
transparan, dan akuntabel,” ungkap Diah.
Dalam
kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan
menyampaikan bahwa sebanyak 32 instansi penyedia layanan telah bergabung
dengan MPP Kota Bitung, yang terdiri dari 7 instansi vertikal, 6 Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 18
perangkat daerah serta 1 organisasi perhimpunan nasional, dan sudah
terintegrasi dengan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung. “DPMPTSP Kota Bitung adalah
koordinator MPP Kota Bitung,” terangnya.
Audy
menambahkan saat ini MPP Kota Bitung memiliki 182 layanan yang terdiri
dari 103 layanan perizinan, 74 layanan non-perizinan dan 5 layanan
informasi. Lanjutnya disampaikan, MPP yang terletak di bangunan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung tersebut sudah launching sejak
tanggal 5 april 2018 dan siap untuk diresmikan. “Kami sudah siap
menunggu jadwal dari Kementerian PANRB untuk segera diresmikan,”
imbuhnya.
Secara
umum, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh peserta Ngulik, Provinsi
Sulawesi Selatan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten
Sragen memutuskan untuk menunda pembangunan MPP. Sementara Kota Manado,
Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kabupaten Maros, untuk proses
pembangunan MPP tetap berjalan meskipun ada beberapa kendala teknis.
Sedangkan, Kabupaten Polewari Mandar dan Kota Bitung sudah menyelesaikan
progres pembangunan MPP dan siap untuk dilakukan peresmiannya.
Kegiatan
tersebut turut dihadiri oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan,
dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani
Tyastianti, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Crusva Semuel Lakat,
Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tana
Ranggina Sarongallo, Kepala DPMPTSP Kota Manado Jimmy C. E. Rotinsulu
dan Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Toto Amanto.
sumber menpan.go.id