Mahfud MD : Presiden Jokowi Minta Bansos Cepat Disalurkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menkopolhukam) Maffud MD mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi)
meminta penyaluran bantuan sosial (bansos), dilakukan dengan cepat dan
tepat sasaran.
Namun, jika dihadapkan dengan satu pilihan, Maka Presiden Jokow lebih menginginkan jika bansos didistribusikan dengan cepat.
"Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu," kata Mahfud, dilansir dari Antara, Minggu (3/5/2020).
Mahfud juga mengatakan, jika penyaluran bansos harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan adanya masyarakat yang membutuhkan bansos, namun tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau alamat tempat tinggal yang jelas.
Situasi semacam ini, menurutnya sering terjadi pada warga miskin di perkotaan.
"Semuanya diberi. Mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi," kata dia.
Adapun terkait pendataan, Mahfud mengatakan jika hal tersebut bisa dilakukan terpisah.
"Soal pembukuannya nanti. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan KTP dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu," ujarnya.
sumber rri.co.id
Namun, jika dihadapkan dengan satu pilihan, Maka Presiden Jokow lebih menginginkan jika bansos didistribusikan dengan cepat.
"Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu," kata Mahfud, dilansir dari Antara, Minggu (3/5/2020).
Mahfud juga mengatakan, jika penyaluran bansos harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan adanya masyarakat yang membutuhkan bansos, namun tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau alamat tempat tinggal yang jelas.
Situasi semacam ini, menurutnya sering terjadi pada warga miskin di perkotaan.
"Semuanya diberi. Mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi," kata dia.
Adapun terkait pendataan, Mahfud mengatakan jika hal tersebut bisa dilakukan terpisah.
"Soal pembukuannya nanti. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan KTP dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu," ujarnya.
sumber rri.co.id
