Suara Reshuffle Warning Menteri Suka Asik Sendiri
Munculnya dorongan reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi-Amin di
tengah hiruk-pikuk Covid-19 dinilai sebagai sebuah warning atau
peringatan pada para menteri yang tidak satu komando dalam mengeluarkan
kebijakan bahkan berseberangan.
"Tentunya peringatan atau warning walaupun terlampau prematur atau terlalu dini.Tetapi peringatan pada para menteri suka asik jalan sendiri tidak satu komando dengan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19," kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI Firman Soebagyo pada rri.co.id, Kamis (21/5/2020).
Firman menilai, wajar muncul suara reshuffle karena sikap para menteri akhir-akhir ini bertentangan. Padahal, lanjutnya, setiap suatu kebijakan diputuskan dalam rapat tentu harus dijalankan bersama.
Apalagi, ujar Firman, mengenai penanganan pandemi virus corona telah dipercayakan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kan sudah ada gugus tugas jangan pula gugus tugas belum diajak bicara sudah ada kebijakan lain, apalagi belum keputusan sudah diviralkan, hal seperti ini dilihat masyarakat bahwa kinerja para menteri tidak maksimal," kata Firman.
Firman menyatakan, persoalan Covid-19 hampir menyita sebagian besar usia lima tahun kinerja kabinet.
Belum lagi, kata dia, para menteri khususnya dari kalangan partai politik juga akan sibuk dengan perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga kinerja kabinet berpotensi tidak optimal.
"Kalau corona sampai Juli belum selesai, upaya recovery, pemulihannya pasti makan waktu lama, sementara akan ada pilkada, terjadi lagi dinamika politik, kemudian 2022 dinamika pilpres 2024. Ini plus minus Presiden mengakomodir menteri dalam kalangan partai politik," ujarnya.
Karena itu, Firman mengingatkan, saat seperti ini para menteri sebaiknya fokus dan sejalan dengan keputusan Presiden. Apalagi dampak corona semakin memukul sendi perkonomian.
"Dampak corona mengakibatkan 6 juta pekerja di PHK, sedangkan angka pengangguran sudah 7.5 juta, belum lagi angkatan kerja baru pada tahun ini mencapai 2.4 juta. Karena itu para menteri fokus saja pada tugas masing-masing menjaga agenda negara berjalan baik, karena ini tugas berat," pungkasnya.
Kenapa Harus Reshuffle
Sebelumnya, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong, dilakukan penyegaran kabinet lantaran terdapat sejumlah menteri dianggap lamban beradaptasi dengan situasi krisis dampak pandemi virus corona (Covid-19).
"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri bekerja lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution pada rri.co.id, Kamis (21/5/2020).
Dara menyatakan, pihaknya menyadari reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, namun melihat besarnya masalah yang ditimbulkan wabah Covid-19 ini, penyegaran kabinet perlu direkomendasikan kepada Presiden guna menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
"PSI tidak pada posisi menyebutkan secara spesifik menteri mana yang baik dan tidak menunjukan kinerja baik. Kami serahkan kepada pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat secara objektif mengevaluasi para pembantunya," pungkasnya.
Gerindra Mendukung
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono juga mendukung perombakan kabinet dilakukan Presiden Jokowi.
Dorongan kocok ulang kabinet dikaitkan Arif dengan persoalan kartu prakerja. Mengenai hal ini, Arif menyoroti, sejumlah politikus partai pendukung pemerintah justru menyerang tidak seirama mendukung melancarkan program tersebut.
Salah satunya, lanjut Arif, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani terkait skema pelatihan program Kartu Prakerja, berpotensi menjadi kasus hukum setelah masa pemerintahan saat ini berakhir.
"Tidak ada kasus hukum di masa yang akan datang terkait pengunaan anggaran Rp5.6 triliun seperti yang dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani, menilai skema pelaksanaan program kartu prakerja memberikan keuntungan kepada perusahaan penyediaan layanan pelatihan online berpotensi memunculkan kasus hukum di kemudian hari," tegasnya
"Kenapa nggak dari jauh jauh hari protes turun. Sekarang baru ribut setelah masyarakat sudah banyak menikmati program Kartu Prakerja yang bisa membantu meringankan ekonomi mereka di saat Covid-19, maka perlu kocok ulang kabinet," ketusnya.
"Tentunya peringatan atau warning walaupun terlampau prematur atau terlalu dini.Tetapi peringatan pada para menteri suka asik jalan sendiri tidak satu komando dengan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19," kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI Firman Soebagyo pada rri.co.id, Kamis (21/5/2020).
Firman menilai, wajar muncul suara reshuffle karena sikap para menteri akhir-akhir ini bertentangan. Padahal, lanjutnya, setiap suatu kebijakan diputuskan dalam rapat tentu harus dijalankan bersama.
Apalagi, ujar Firman, mengenai penanganan pandemi virus corona telah dipercayakan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kan sudah ada gugus tugas jangan pula gugus tugas belum diajak bicara sudah ada kebijakan lain, apalagi belum keputusan sudah diviralkan, hal seperti ini dilihat masyarakat bahwa kinerja para menteri tidak maksimal," kata Firman.
Firman menyatakan, persoalan Covid-19 hampir menyita sebagian besar usia lima tahun kinerja kabinet.
Belum lagi, kata dia, para menteri khususnya dari kalangan partai politik juga akan sibuk dengan perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga kinerja kabinet berpotensi tidak optimal.
"Kalau corona sampai Juli belum selesai, upaya recovery, pemulihannya pasti makan waktu lama, sementara akan ada pilkada, terjadi lagi dinamika politik, kemudian 2022 dinamika pilpres 2024. Ini plus minus Presiden mengakomodir menteri dalam kalangan partai politik," ujarnya.
Karena itu, Firman mengingatkan, saat seperti ini para menteri sebaiknya fokus dan sejalan dengan keputusan Presiden. Apalagi dampak corona semakin memukul sendi perkonomian.
"Dampak corona mengakibatkan 6 juta pekerja di PHK, sedangkan angka pengangguran sudah 7.5 juta, belum lagi angkatan kerja baru pada tahun ini mencapai 2.4 juta. Karena itu para menteri fokus saja pada tugas masing-masing menjaga agenda negara berjalan baik, karena ini tugas berat," pungkasnya.
Kenapa Harus Reshuffle
Sebelumnya, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong, dilakukan penyegaran kabinet lantaran terdapat sejumlah menteri dianggap lamban beradaptasi dengan situasi krisis dampak pandemi virus corona (Covid-19).
"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri bekerja lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution pada rri.co.id, Kamis (21/5/2020).
Dara menyatakan, pihaknya menyadari reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, namun melihat besarnya masalah yang ditimbulkan wabah Covid-19 ini, penyegaran kabinet perlu direkomendasikan kepada Presiden guna menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
"PSI tidak pada posisi menyebutkan secara spesifik menteri mana yang baik dan tidak menunjukan kinerja baik. Kami serahkan kepada pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat secara objektif mengevaluasi para pembantunya," pungkasnya.
Gerindra Mendukung
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono juga mendukung perombakan kabinet dilakukan Presiden Jokowi.
Dorongan kocok ulang kabinet dikaitkan Arif dengan persoalan kartu prakerja. Mengenai hal ini, Arif menyoroti, sejumlah politikus partai pendukung pemerintah justru menyerang tidak seirama mendukung melancarkan program tersebut.
Salah satunya, lanjut Arif, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani terkait skema pelatihan program Kartu Prakerja, berpotensi menjadi kasus hukum setelah masa pemerintahan saat ini berakhir.
"Tidak ada kasus hukum di masa yang akan datang terkait pengunaan anggaran Rp5.6 triliun seperti yang dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani, menilai skema pelaksanaan program kartu prakerja memberikan keuntungan kepada perusahaan penyediaan layanan pelatihan online berpotensi memunculkan kasus hukum di kemudian hari," tegasnya
"Kenapa nggak dari jauh jauh hari protes turun. Sekarang baru ribut setelah masyarakat sudah banyak menikmati program Kartu Prakerja yang bisa membantu meringankan ekonomi mereka di saat Covid-19, maka perlu kocok ulang kabinet," ketusnya.
