Koordinasi yang Kuat Antar Wilayah Jadi Kunci dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Koordinasi antar wilayah yang kuat dalam penanggulangan dan
pencegahan Covid-19 sangat penting. Koordinasi, menjadi salah satu kunci
untuk menekan dan menanggulangi penyebaran virus.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berbicara di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya dan para pejabat terkait, di Hotel JW Marriott Surabaya, Jatim, Jumat (27/6/2020). Menurut Mendagri, penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Jatim, di ditingkat konsep sampai ditingkat tataran implementasi cukup bagus. Bahkan ada beberapa inovasi yang cukup baik. Namun memang, mesti diakui masih ada sejumlah hambatan di lapangan.
" Memang ada beberapa hambatan. Hambatan karena keterbatasan, kemampuan sesuai dengan kapasitas kewenagan dan fiskal daerah. Yang kedua masalah koordinasi, yang ketiga masalah eksekusi yang belum maksimal di tingkat bawah, terutama mungkin menyangkut masalah faktor budaya dan juga faktor situasi sosial masyarakat terutama di Surabaya Raya. Terutama dari semenjak merebaknya pandemik," kata Mendagri.
Pulau Jawa sendiri, lanjut Mendagri, memang jadi perhatian serius pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 ini. Sebab, Jawa itu kota hutannya manusia. Salah satu pulau terpadat di dunia. Ada sekitar 140 juta orang dalam satu pulau kecil bernama Pulau Jawa ini. Jadi dari satu ketempat ke tempat lain banyak sekali manusianya.
" Dan ini urusan pandemik penyakit infeksi apalagi yang penularannya melalui sistem pernafasan itu akan sangat mudah sekali dan yang terjadi kalau satu daeah menyelesaikan yang lain belum maka akan terjadi pingpong antara satu daeah dengan daerah yang lain," katanya.
Mendagri mencontohkan Jakarta yang telah menjadi megapolitan. Kata dia, Jakarta, tidak akan mampu menangani sendirian, karena ada kota satelit seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Dan, tidak ada batas alam antara Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya. Interaksi dan mobilisasi sosial sangat tinggi sekali. Sama seperti Surabaya Raya. Maka, koordinasi yang kuat antar wilayah menjadi kunci. Sangat penting dilakukan.
"Jadi misalnya Bu Risma sudah bekerja setengah mati untuk mencegah penularan di Surabaya tanpa koordinasi yang bagus dengan kota-kota sekitarnya, dengan kabupaten sekitarnya. Kita tahu bahwa tidak ada batas alam antara Surabaya dengan Sidoarjo, Gresik. Sidoarjo dengan tetangganya. Gresik dengan tetangganya. Mobilitas akan terjadi setiap hari. Orang bekerja bolak balik, jadi mengclearkan Kota Surabaya saja akan sangat sulit . Oleh karena itu memang memerlukan untuk Surabaya Raya ini khusus sama seperti di Jakarta," kata Mendagri.
Kemendagri misalnya, kata Mendagri, sudah mengkoordinasikan antara wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menyamakan persepsi dan langkah. Ia contohkan, saat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan seirama. Jadi jangan sampai PSBB-nya di satu daerah, tapi di daerah lain yang terkait kendor. " Ya orangnya akan masuk kesitu nanti, bolak balik. Nah ini sama saja perlu adanya koordinasi di tingkat Surabaya Raya yang tentu saya lihat kalau di Jakarta itu menyangkut tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jabar. Kalau di sini Surabaya Raya ini menyangkut Surabaya kota, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Otomatis otoritas yang mengkoordinasikan adalah dari provinsi sehingga ini terjadi simultan," kata Mendagri.
sumber kemendagri.go.id
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berbicara di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya dan para pejabat terkait, di Hotel JW Marriott Surabaya, Jatim, Jumat (27/6/2020). Menurut Mendagri, penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Jatim, di ditingkat konsep sampai ditingkat tataran implementasi cukup bagus. Bahkan ada beberapa inovasi yang cukup baik. Namun memang, mesti diakui masih ada sejumlah hambatan di lapangan.
" Memang ada beberapa hambatan. Hambatan karena keterbatasan, kemampuan sesuai dengan kapasitas kewenagan dan fiskal daerah. Yang kedua masalah koordinasi, yang ketiga masalah eksekusi yang belum maksimal di tingkat bawah, terutama mungkin menyangkut masalah faktor budaya dan juga faktor situasi sosial masyarakat terutama di Surabaya Raya. Terutama dari semenjak merebaknya pandemik," kata Mendagri.
Pulau Jawa sendiri, lanjut Mendagri, memang jadi perhatian serius pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 ini. Sebab, Jawa itu kota hutannya manusia. Salah satu pulau terpadat di dunia. Ada sekitar 140 juta orang dalam satu pulau kecil bernama Pulau Jawa ini. Jadi dari satu ketempat ke tempat lain banyak sekali manusianya.
" Dan ini urusan pandemik penyakit infeksi apalagi yang penularannya melalui sistem pernafasan itu akan sangat mudah sekali dan yang terjadi kalau satu daeah menyelesaikan yang lain belum maka akan terjadi pingpong antara satu daeah dengan daerah yang lain," katanya.
Mendagri mencontohkan Jakarta yang telah menjadi megapolitan. Kata dia, Jakarta, tidak akan mampu menangani sendirian, karena ada kota satelit seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Dan, tidak ada batas alam antara Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya. Interaksi dan mobilisasi sosial sangat tinggi sekali. Sama seperti Surabaya Raya. Maka, koordinasi yang kuat antar wilayah menjadi kunci. Sangat penting dilakukan.
"Jadi misalnya Bu Risma sudah bekerja setengah mati untuk mencegah penularan di Surabaya tanpa koordinasi yang bagus dengan kota-kota sekitarnya, dengan kabupaten sekitarnya. Kita tahu bahwa tidak ada batas alam antara Surabaya dengan Sidoarjo, Gresik. Sidoarjo dengan tetangganya. Gresik dengan tetangganya. Mobilitas akan terjadi setiap hari. Orang bekerja bolak balik, jadi mengclearkan Kota Surabaya saja akan sangat sulit . Oleh karena itu memang memerlukan untuk Surabaya Raya ini khusus sama seperti di Jakarta," kata Mendagri.
Kemendagri misalnya, kata Mendagri, sudah mengkoordinasikan antara wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menyamakan persepsi dan langkah. Ia contohkan, saat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan seirama. Jadi jangan sampai PSBB-nya di satu daerah, tapi di daerah lain yang terkait kendor. " Ya orangnya akan masuk kesitu nanti, bolak balik. Nah ini sama saja perlu adanya koordinasi di tingkat Surabaya Raya yang tentu saya lihat kalau di Jakarta itu menyangkut tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jabar. Kalau di sini Surabaya Raya ini menyangkut Surabaya kota, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Otomatis otoritas yang mengkoordinasikan adalah dari provinsi sehingga ini terjadi simultan," kata Mendagri.
sumber kemendagri.go.id
