Indeks Inovasi Daerah: Upaya BPP Kemendagri Dorong Daerah Berinovasi
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri (BPP Kemendagri), Agus Fatoni, menjelaskan pemerintah terus
mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan inovasinya. Salah satunya
seperti yang dilakukan BPP Kemendagri dengan membangun indeks inovasi
daerah. Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber diskusi ihwal
penilaian indeks inovasi daerah dan peran pemerintah dalam membangun
ekosistem inovasi, yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru secara
virtual, Rabu (8/7/2020).
Fatoni menambahkan, pengukuran indeks inovasi daerah bertujuan untuk memacu pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data yang jelas. Pengisian indeks ini mudah dilakukan dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah. Bagi daerah yang dinilai inovatif akan diberikan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA), sekaligus diberikan dana insentif daerah (DID). “Dalam penilaiannya, semua berbasis elektronik berdasarkan pada data yang diinput. Selain itu, proses penilaiannya juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, NGO, akademisi dan wartawan,” ujar Fatoni.
Dalam pengukurannya, indeks inovasi daerah mengacu pada 35 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi, misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.
Mengacu data pengisian indeks inovasi daerah pada 2019, dari seluruh pemerintah daerah baru ada 252 yang mengisi inovasinya ke dalam sistem. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengisi data, menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sebab, melalui data tersebut, bakal diketahui kondisi inovasi di seluruh daerah, dan memudahkan pemerintah pusat melakukan pembinaan. Karenanya, Fatoni mengajak agar seluruh pemerintah daerah mengisi indeks tersebut. “Sudah semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian. Karena akan berdampak pada peringkat daerah nantinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Fatoni mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan inovasinya. Dirinya berharap, Kota Pekanbaru dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah terinovatif.
Selain Plt. Kepala BPP Kemendagri, narasumber lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, serta Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Riau, Teguh Setiadi. Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai kalangan, yakni organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), komunitas inovatif, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, serta pimpinan perusahaan daerah dan swasta.
sumber kemendagri.go.id
Fatoni menambahkan, pengukuran indeks inovasi daerah bertujuan untuk memacu pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data yang jelas. Pengisian indeks ini mudah dilakukan dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah. Bagi daerah yang dinilai inovatif akan diberikan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA), sekaligus diberikan dana insentif daerah (DID). “Dalam penilaiannya, semua berbasis elektronik berdasarkan pada data yang diinput. Selain itu, proses penilaiannya juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, NGO, akademisi dan wartawan,” ujar Fatoni.
Dalam pengukurannya, indeks inovasi daerah mengacu pada 35 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi, misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.
Mengacu data pengisian indeks inovasi daerah pada 2019, dari seluruh pemerintah daerah baru ada 252 yang mengisi inovasinya ke dalam sistem. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengisi data, menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sebab, melalui data tersebut, bakal diketahui kondisi inovasi di seluruh daerah, dan memudahkan pemerintah pusat melakukan pembinaan. Karenanya, Fatoni mengajak agar seluruh pemerintah daerah mengisi indeks tersebut. “Sudah semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian. Karena akan berdampak pada peringkat daerah nantinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Fatoni mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan inovasinya. Dirinya berharap, Kota Pekanbaru dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah terinovatif.
Selain Plt. Kepala BPP Kemendagri, narasumber lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, serta Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Riau, Teguh Setiadi. Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai kalangan, yakni organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), komunitas inovatif, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, serta pimpinan perusahaan daerah dan swasta.
sumber kemendagri.go.id
