Istana Tahu Alasan PKS Ogah Kursi Menteri
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini pihak Istana Negara tahu alasan mereka ogah kursi menteri, sekalipun jika ditawarkan.
Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bahri mengungkapkan, hingga saat ini pihak Istana tidak menawarkan mereka kursi menteri.
"Setahu saya tidak ada (tawaran). Karena mereka pasti sudah tahu sikap PKS dan menghargai hal tersebut," katanya saat diwawancara RRI.co.id, Kamis (2/7/2020).
Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga alasan mendasar yang mendorong PKS tegas berada diluar pemerintah. Pertama yakni sebagai partai politik, PKS memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi.
"PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar penerintahan. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.
Alasan kedua, tambah dia, PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Adapun pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas.
"Demokrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Maka sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," urainya.
Sementara alasan ketiga, lanjutnya, pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap PKS berada diluar pemerintahan.
"Agar pemerintah Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab, sehingga perlua ada yang berada di luar pemerintah. Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
sumber rri.co.id
Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bahri mengungkapkan, hingga saat ini pihak Istana tidak menawarkan mereka kursi menteri.
"Setahu saya tidak ada (tawaran). Karena mereka pasti sudah tahu sikap PKS dan menghargai hal tersebut," katanya saat diwawancara RRI.co.id, Kamis (2/7/2020).
Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga alasan mendasar yang mendorong PKS tegas berada diluar pemerintah. Pertama yakni sebagai partai politik, PKS memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi.
"PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar penerintahan. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.
Alasan kedua, tambah dia, PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Adapun pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas.
"Demokrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Maka sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," urainya.
Sementara alasan ketiga, lanjutnya, pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap PKS berada diluar pemerintahan.
"Agar pemerintah Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab, sehingga perlua ada yang berada di luar pemerintah. Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
sumber rri.co.id
