Kemendagri Minta Daerah Selesaikan dan Percepat Transfer Dana Pilkada ke KPU dan Bawaslu
Dalam keterangan melalui pesan singkat disela-sela tugas pendampingan
Kunjungan Kerja Mendagri di NTB Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang
juga Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa
Kemendagri sebagai kementerian yang memberikan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meminta agar daerah segera
menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap
tahapan Pilkada Serentak 2020, Selasa (21/07/2020).
“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah ," kata Bahtiar.
Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring dan memeriksa uang kas daerah. Pengecekkan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.
"Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan," tegas Bahtiar.
Menurutnya Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan.
Berikut data 6 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke KPUD yang harus diperhatikan :
Kab. Halmahera Utara nilai NPHD 27.855.053.700, jumlah transfer 10.982.038.200 persentase baru 39,43%; Kota Ternate nilai NPHD 28.550.000.000 jumlah transfer 10.874.045.000 persentase baru 38,09%; Kab. Karawang nilai NPHD 84.070.822.900, jumlah transfer 31.342.161.200 persentase baru 37,28%; Kab. Seram Bagian Timur nilai NPHD 32.500.000.000, jumlah transfer 12.000.000.000 persentase baru 36,92%; Kab. Yahukimo nilai NPHD 75.000.000.000, jumlah transfer 26.499.965.000 persentase baru 35,33%; dan Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 30.580.700.000, jumlah transfer 10.700.000.000 persentase baru 34,99%.
Berikut data 5 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke Bawaslu Daerah yang harus diperhatikan :
Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 9.000.000.000, jumlah transfer 3.500.000.000 persentase baru 38,89%; Kota Bandar Lampung nilai NPHD 19.000.000.000 jumlah transfer 6.000.000.000 persentase baru 31.58%; Kab. Pulau Taliabu nilai NPHD 6.500.000.000 jumlah transfer 1.950.000.000 persentase baru 30.00%; Kab. Pegunungan Bintang nilai NPHD 18.500.000.000, jumlah transfer 5.550.000.000 persentase baru 30,00%; dan Kab. Samosir nilai NPHD 7.295.050.000, jumlah transfer 897.152.000 persentase baru 12.30%.
sumber kemendagri.go.id
“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah ," kata Bahtiar.
Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring dan memeriksa uang kas daerah. Pengecekkan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.
"Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan," tegas Bahtiar.
Menurutnya Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan.
Berikut data 6 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke KPUD yang harus diperhatikan :
Kab. Halmahera Utara nilai NPHD 27.855.053.700, jumlah transfer 10.982.038.200 persentase baru 39,43%; Kota Ternate nilai NPHD 28.550.000.000 jumlah transfer 10.874.045.000 persentase baru 38,09%; Kab. Karawang nilai NPHD 84.070.822.900, jumlah transfer 31.342.161.200 persentase baru 37,28%; Kab. Seram Bagian Timur nilai NPHD 32.500.000.000, jumlah transfer 12.000.000.000 persentase baru 36,92%; Kab. Yahukimo nilai NPHD 75.000.000.000, jumlah transfer 26.499.965.000 persentase baru 35,33%; dan Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 30.580.700.000, jumlah transfer 10.700.000.000 persentase baru 34,99%.
Berikut data 5 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke Bawaslu Daerah yang harus diperhatikan :
Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 9.000.000.000, jumlah transfer 3.500.000.000 persentase baru 38,89%; Kota Bandar Lampung nilai NPHD 19.000.000.000 jumlah transfer 6.000.000.000 persentase baru 31.58%; Kab. Pulau Taliabu nilai NPHD 6.500.000.000 jumlah transfer 1.950.000.000 persentase baru 30.00%; Kab. Pegunungan Bintang nilai NPHD 18.500.000.000, jumlah transfer 5.550.000.000 persentase baru 30,00%; dan Kab. Samosir nilai NPHD 7.295.050.000, jumlah transfer 897.152.000 persentase baru 12.30%.
sumber kemendagri.go.id
