Lulusan IPDN Akan Menjadi Birokrat Sekaligus Ilmuan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan,
lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan dilahirkan
menjadi seorang birokrat sekaligus ilmuan. Hal itu disampaikannya saat
memberikan pengarahan dalam Wisuda IPDN Tahun 2020 di Lapangan Parade
Abdi Praja IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa
(28/07/2020).
“Sekitar 1.500 yang kita lantik hari ini, adalah wisuda sebagai ilmuan, besok oleh Presiden (dilantik) wisuda secara birokrat. Bagi saya pribadi sekedar mengingatkan bahwa momentum ini, di samping ini membahagiakan bagi semua pihak, ini juga momentum penting bagi pemerintah, bangsa, dan negara karena hari ini kita melaksanakan wisuda untuk menjadi seorang ilmuan, birokrat yang ilmuan,” kata Mendagri.
Status sebagai seorang birokrat sekaligus seorang ilmuan tersebut disandang para wisudawan/wisudawati IPDN sebagai bagian dari unsur penting dalam memperkuat pemerintahan.
“Ada 2 (dua) hal yang didapatkan pada kegiatan ini, yaitu status birokrat dan status sebagai seorang ilmuan. Birokrat merupakan pelaksana pemerintah yang merupakan unsur penting bagi negara,” ujarnya.
Mendagri juga mengatakan, sebagai seorang birokrat, para wisudawan IPDN akan menjadi motor penggerak pemerintahan Indonesia. Sementara, status sebagai seorang ilmuan menjadi penting untuk melengkapi profesi yang diperoleh.
Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB. Kedua, para wisudawan/wisudawati juga akan menjadi seorang ilmuan terutama ilmu intinya, yaitu ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan atau ilmu menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi bagian dari status dari apa yang disebut profesi, ini berbeda dengan craft atau keahlian,” bebernya.
Menurutnya, profesi berbeda dengan keahlian. Pasalnya, untuk menyandang sebuah profesi, sebuah bidang pekerjaan harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya pengabdian kepada masyarakat, memiliki kode etik, serta didasarkan pada dasar keilmuan yang kuat, yang didapatkan melalui jenjang waktu yang cukup lama dan melalui kurikulum serta silabus yang sistematis.
“Menjadi seorang ilmuan, scientist, yang ditandai dengan cara berifikir, bukan gelar, it is not the title you are after, bukan gelar yang anda cari, yang paling penting adalah cara berfikir ilmiah, menemukan dan mengidentifikasi masalah, mencari referensi penelitian sebelumnya untuk mendekati masalah itu, menguasai metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif/triangulasi dengan baik, mampu melakukan analisis yang didasarkan pada data-data baik referensi maupun hasil penelitian, menemukan aksi untuk solusi, menemukan cost and benefit analysis, analisis untung-rugi setiap opsi, dan memilih opsi untuk yang terbaik,” jelasnya.
Tak hanya itu, gelar yang diperoleh di institusi pendidikan diharapkannya dapat merubah pola pikir menjadi standar pola berpikir ilmiah untuk dapat menghasilkan kebijakan publik.
“Menjadi S1, S2, S3 merubah cara berpikir dari berpikir, dari berpikir secara insting, mengambil keputusan secara insting, atau mengambil keputusan secara god approach, mengambil keputusan berdasarkan kemampuan paranormalistik, menjadi kemampuan berfikir secara. Oleh karenanya, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menghasilkan birokrat, tapi juga dituntut untuk melahirkan birokrat yang ilmuan, karena birokrat harus mengambil kebijakan publik,” pungkasnya.
sumber kemendagri.go.id
“Sekitar 1.500 yang kita lantik hari ini, adalah wisuda sebagai ilmuan, besok oleh Presiden (dilantik) wisuda secara birokrat. Bagi saya pribadi sekedar mengingatkan bahwa momentum ini, di samping ini membahagiakan bagi semua pihak, ini juga momentum penting bagi pemerintah, bangsa, dan negara karena hari ini kita melaksanakan wisuda untuk menjadi seorang ilmuan, birokrat yang ilmuan,” kata Mendagri.
Status sebagai seorang birokrat sekaligus seorang ilmuan tersebut disandang para wisudawan/wisudawati IPDN sebagai bagian dari unsur penting dalam memperkuat pemerintahan.
“Ada 2 (dua) hal yang didapatkan pada kegiatan ini, yaitu status birokrat dan status sebagai seorang ilmuan. Birokrat merupakan pelaksana pemerintah yang merupakan unsur penting bagi negara,” ujarnya.
Mendagri juga mengatakan, sebagai seorang birokrat, para wisudawan IPDN akan menjadi motor penggerak pemerintahan Indonesia. Sementara, status sebagai seorang ilmuan menjadi penting untuk melengkapi profesi yang diperoleh.
Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB. Kedua, para wisudawan/wisudawati juga akan menjadi seorang ilmuan terutama ilmu intinya, yaitu ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan atau ilmu menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi bagian dari status dari apa yang disebut profesi, ini berbeda dengan craft atau keahlian,” bebernya.
Menurutnya, profesi berbeda dengan keahlian. Pasalnya, untuk menyandang sebuah profesi, sebuah bidang pekerjaan harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya pengabdian kepada masyarakat, memiliki kode etik, serta didasarkan pada dasar keilmuan yang kuat, yang didapatkan melalui jenjang waktu yang cukup lama dan melalui kurikulum serta silabus yang sistematis.
“Menjadi seorang ilmuan, scientist, yang ditandai dengan cara berifikir, bukan gelar, it is not the title you are after, bukan gelar yang anda cari, yang paling penting adalah cara berfikir ilmiah, menemukan dan mengidentifikasi masalah, mencari referensi penelitian sebelumnya untuk mendekati masalah itu, menguasai metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif/triangulasi dengan baik, mampu melakukan analisis yang didasarkan pada data-data baik referensi maupun hasil penelitian, menemukan aksi untuk solusi, menemukan cost and benefit analysis, analisis untung-rugi setiap opsi, dan memilih opsi untuk yang terbaik,” jelasnya.
Tak hanya itu, gelar yang diperoleh di institusi pendidikan diharapkannya dapat merubah pola pikir menjadi standar pola berpikir ilmiah untuk dapat menghasilkan kebijakan publik.
“Menjadi S1, S2, S3 merubah cara berpikir dari berpikir, dari berpikir secara insting, mengambil keputusan secara insting, atau mengambil keputusan secara god approach, mengambil keputusan berdasarkan kemampuan paranormalistik, menjadi kemampuan berfikir secara. Oleh karenanya, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menghasilkan birokrat, tapi juga dituntut untuk melahirkan birokrat yang ilmuan, karena birokrat harus mengambil kebijakan publik,” pungkasnya.
sumber kemendagri.go.id
