Mendagri Dorong Pembentukan Desa Mandiri Bebas Karhutla
Dalam Rakorsus Tingkat Menteri yang membahas “Antisipasi Kebakaran
Hutan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020” yang digelar di Auditorium Dr.
Sudjarwo Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan
beberapa saran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Salah satunya pembentukan desa mandiri bebas Karhutla dengan
memanfaatkan dana desa.
Menurut Mendagri, terkait dengan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan, selain upaya keras untuk mencegah pembakaran lahan 2 hektar oleh masyarakat lewat peraturan yang melarang pembakaran saat musim kemarau yang ditetapkan Menteri KLH atas masukan BMKG, perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah. Artinya dibantu oleh pemerintah.
"Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita paham di desa yang sulit itu, mereka untuk membuka lahan 2 hektar yang paling gampang dengan dibakar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membantu. Ada beberapa paling tidak empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Pertama dari dana desa, kita tahu bahwa dana desa selama ini sudah selama 3 tahun ini meningkat, dan terakhir tahun 2020 adalah 72 triliun. Tapi karena ada Covid-19, 30 persen dari dana desa dijadikan BLT. Masih ada sisa 70 persen," katanya.
Mendagri menyarankan, dari dana desa yang 70 persen itu, sebagian bisa dimanfaatkan untuk mencegah Karhutla. Misalnya, di desa-desa di daerah-daerah Sumatera bagian timur. Kemudian desa-desa di Kalimantan yang diidentifikasi rawan terbakar.
" Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla. Kalau Covid ada kampung tangguh, desa tangguh, ini desa mandiri bebas Karhutla dengan biaya 70 persen yang mereka miliki, masih ada ruang fiskal," urai Mendagri.
Bantuan lainnya, kata Mendagri bisa diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) provinsi, kabupaten atau kota. Dana BTT sendiri di tahun 2019, rendah sekali. Tidak ada yang lebih dari 1 persen. "Pos inilah yang dijadikan oleh Pemda untuk rencana termasuk Karhutla. Akhirnya mengandalkan pusat. Kita lihat seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, setelah tahun 2020 memang naik tinggi karena ada Covid-19,"katanya.
Menurut Mendagri, pos dana BTT ini bisa dialokasikan untuk pencegahan Karhutla selain Covid. Atau digunakan untuk bencana lain maupun hal-hal yang mendesak. " Kita melihat bahwa Sumut itu tertinggi 1,5 triliun atau 11 persen lebih anggarannya. Saya kira ini datanya, tapi ini bisa dimanfaatkan juga kalau Covid-nya melandai, bisa dimanfaatkan untuk Karhutla, " kata Mendagri.
Kemudian dari pemerintah pusat , kata Mendagri, perlu juga di dorong atau dihimbau, kementerian atau lembaga yang kompeten terkait penanganan Karhutla seperti Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup dan lainnya, bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masayarakat membuka lahan yang 2 hektar itu tanpa membakar.
" Yang terakhir adalah melalui swasta, baik secara mandiri, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang ingin berkontribusi karena bagi mereka juga ada yang terganggu dengan adanya kebakaran. Apalagi daerah tempat dia ada yang terkena sedikit dan kemudian dituduh dia sebagai pembakar, ada beberapa kasus yang akhirnya bebas murni, " katanya.
Mendagri juga melihat ada potensi pos lain dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan untuk pencegahan Karhutla. Pertama dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Kata Mendagri, badan ini adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Tujuannya adalah untuk melakukan peremajaan kebun sawit, pencegahan deforestasi atau memperbaiki deforestasi karena pembukaan kelapa sawit. Sekaligus juga untuk mendorong perbaikan iklim. Termasuk perluasan lahannya.
" Namun sebenarnya dana ini bisa digunakan juga karena menyangkut hidup matinya sawit juga ketika terjadi kebakaran. Dana ini cukup besar di tahun 2018 saja kami melihat anggarannya terkumpul 14,48 triliun dan di tahun 2019 dicairkan sebanyak 2,35 triliun. Artinya ada cadangan yang cukup besar dari dana kelapa sawit yang dikelola oleh badan itu yang merupakan badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Yang kedua adalah dari badan pengelola dana lingkungan hidup atau BPDLH, itu juga badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Kalau saya tidak salah Ibu Menteri KLH adalah wakil dewan pengarah, itu anggarannya juga 4 triliun lebih," tutur Mendagri.
Dana di badan itu, kata Mendagri, mungkin juga bisa digunakan untuk membantu daerah-daerah yang memang target utamanya adalah membantu masyarakat. Khususnya dalam rangka mengalihkan dari cara mereka membakar 2 hektar itu menjadi cara yang tidak membakar dengan menggunakan pemanfaatan-pemanfaatan yang lebih baik.
sumber rri.co.id
Menurut Mendagri, terkait dengan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan, selain upaya keras untuk mencegah pembakaran lahan 2 hektar oleh masyarakat lewat peraturan yang melarang pembakaran saat musim kemarau yang ditetapkan Menteri KLH atas masukan BMKG, perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah. Artinya dibantu oleh pemerintah.
"Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita paham di desa yang sulit itu, mereka untuk membuka lahan 2 hektar yang paling gampang dengan dibakar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membantu. Ada beberapa paling tidak empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Pertama dari dana desa, kita tahu bahwa dana desa selama ini sudah selama 3 tahun ini meningkat, dan terakhir tahun 2020 adalah 72 triliun. Tapi karena ada Covid-19, 30 persen dari dana desa dijadikan BLT. Masih ada sisa 70 persen," katanya.
Mendagri menyarankan, dari dana desa yang 70 persen itu, sebagian bisa dimanfaatkan untuk mencegah Karhutla. Misalnya, di desa-desa di daerah-daerah Sumatera bagian timur. Kemudian desa-desa di Kalimantan yang diidentifikasi rawan terbakar.
" Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla. Kalau Covid ada kampung tangguh, desa tangguh, ini desa mandiri bebas Karhutla dengan biaya 70 persen yang mereka miliki, masih ada ruang fiskal," urai Mendagri.
Bantuan lainnya, kata Mendagri bisa diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) provinsi, kabupaten atau kota. Dana BTT sendiri di tahun 2019, rendah sekali. Tidak ada yang lebih dari 1 persen. "Pos inilah yang dijadikan oleh Pemda untuk rencana termasuk Karhutla. Akhirnya mengandalkan pusat. Kita lihat seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, setelah tahun 2020 memang naik tinggi karena ada Covid-19,"katanya.
Menurut Mendagri, pos dana BTT ini bisa dialokasikan untuk pencegahan Karhutla selain Covid. Atau digunakan untuk bencana lain maupun hal-hal yang mendesak. " Kita melihat bahwa Sumut itu tertinggi 1,5 triliun atau 11 persen lebih anggarannya. Saya kira ini datanya, tapi ini bisa dimanfaatkan juga kalau Covid-nya melandai, bisa dimanfaatkan untuk Karhutla, " kata Mendagri.
Kemudian dari pemerintah pusat , kata Mendagri, perlu juga di dorong atau dihimbau, kementerian atau lembaga yang kompeten terkait penanganan Karhutla seperti Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup dan lainnya, bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masayarakat membuka lahan yang 2 hektar itu tanpa membakar.
" Yang terakhir adalah melalui swasta, baik secara mandiri, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang ingin berkontribusi karena bagi mereka juga ada yang terganggu dengan adanya kebakaran. Apalagi daerah tempat dia ada yang terkena sedikit dan kemudian dituduh dia sebagai pembakar, ada beberapa kasus yang akhirnya bebas murni, " katanya.
Mendagri juga melihat ada potensi pos lain dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan untuk pencegahan Karhutla. Pertama dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Kata Mendagri, badan ini adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Tujuannya adalah untuk melakukan peremajaan kebun sawit, pencegahan deforestasi atau memperbaiki deforestasi karena pembukaan kelapa sawit. Sekaligus juga untuk mendorong perbaikan iklim. Termasuk perluasan lahannya.
" Namun sebenarnya dana ini bisa digunakan juga karena menyangkut hidup matinya sawit juga ketika terjadi kebakaran. Dana ini cukup besar di tahun 2018 saja kami melihat anggarannya terkumpul 14,48 triliun dan di tahun 2019 dicairkan sebanyak 2,35 triliun. Artinya ada cadangan yang cukup besar dari dana kelapa sawit yang dikelola oleh badan itu yang merupakan badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Yang kedua adalah dari badan pengelola dana lingkungan hidup atau BPDLH, itu juga badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Kalau saya tidak salah Ibu Menteri KLH adalah wakil dewan pengarah, itu anggarannya juga 4 triliun lebih," tutur Mendagri.
Dana di badan itu, kata Mendagri, mungkin juga bisa digunakan untuk membantu daerah-daerah yang memang target utamanya adalah membantu masyarakat. Khususnya dalam rangka mengalihkan dari cara mereka membakar 2 hektar itu menjadi cara yang tidak membakar dengan menggunakan pemanfaatan-pemanfaatan yang lebih baik.
sumber rri.co.id
