Tujuh Kepala Daerah Hadiri Hari Kedelapan Wawancara Inovasi Pelayanan Publik

Beragam inovasi pelayanan publik dari Provinsi Jawa Tengah masih meramaikan Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020. Memasuki hari kedelapan, sembilan kabupaten dari Jawa Tengah menampilkan terobosannya. Tujuh kepala daerah turut hadir untuk mempresentasikan inovasi dari daerahnya di hadapan para juri independen dan profesional.

Presentasi diawali oleh inovasi dengan kategori pengentasan kemiskinan dari Kabupaten Banyumas, yaitu inovasi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses (Gendis). Inovasi ini merupakan solusi bagi para penyandang disabilitas pada usia produktif yang ada di Kabupaten Banyumas (sebanyak 1.235 orang difabel) yang semula tidak mandiri/ketergantungan dengan keluarganya serta tidak mempunyai keterampilan menjadi difabel yang mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Awalnya, penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas banyak yang bekerja sebagai pengemis dan pengamen di jalanan karena tidak punya keterampilan dan pekerjaan tetap.

Inovasi yang sudah berjalan sejak tahun 2016 ini dijalankan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan agar dapat bekerja sesuai dengan profesinya. Dengan bekal keterampilan yang memadai para penyandang disabilitas dapat bersaing dalam peluang pekerjaan. Melalui inovasi Gendis, para penyandang disabilitas bisa hidup sejajar dan wajar di masyarakat tanpa adanya perbedaan. “Juga mengubah mindset para difabel dari paradigma lama, yaitu belas kasihan (charitas) menjadi difabel yang mandiri dan sukses,” ujar Bupati Banyumas Achmad Husein saat mempresentasikan inovasi Gendis di hadapan Tim Panel Independen secara virtual, Rabu (08/07).

Inovasi selanjutnya adalah Strategi Bidik Normal Jurus Cofit (Strategi Bidang Pendidikan Non-Formal Menuju Wirausaha Berorientasi Profit) dari Kabupaten Batang. Inovasi ini disampaikan oleh Bupati Batang Wihaji. Bidik Normal Jurus Cofit merupakan bentuk pendampingan kewirausahaan untuk membantu peningkatan ekonomi dari berbagai lini kehidupan melalui bidang menjahit dalam konveksi, kerajinan tangan, agrikultur, boga, dan juga pengguna jasa desain dan jasa lainnya. Persoalan yang ada, bahwa pendidikan non-formal dianggap sebelah mata karena alumni yang dihasilkan dari bidang kursus dan pelatihan tidak terlihat hasil nyata.

Dalam implementasi inovasi ini, dilakukan berbagai strategi dan langkah, antara lain mengadakan sosialisasi, lokakarya kewirausahaan dan digital marketing bagi lembaga dan peserta kursus dengan kerja sama pendampingan dari GOOSHI (Google School Indonesia), membuat website www.dibatang.com sebagai marketplace dimana narahubung langsung adalah pemilik usaha untuk mengurangi panjangnya rantai pemasaran, serta kerja sama dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan kualitas kewirausahaan yang dihasilkan. Dampak nyata bagi peserta didik, lembaga pendidikan non formal, dan pemerintah adalah barang produksi diterima di negara Jepang dan Kuwait, terciptanya 126 wirausaha baru, dan menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Batang.

Presentasi dilanjutkan dengan inovasi Si Teri Lapar (Sistem Terintegrasi Layanan Administrasi Pasien Rawat Jalan) RSUD Simo Kabupaten Boyolali. Dilatarbelakangi oleh lamanya waktu tunggu di loket pendaftaran, budaya lama pasien dalam pengambilan tiket antrean pagi hari, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya nomor rekam medik.

Inovasi ini mengintegrasikan beberapa sistem untuk memberikan layanan secara cepat baik daring maupun luring kepada calon pasien serta memberikan informasi secara real-time. Si Teri Lapar memberikan solusi terutama dalam menangani tugas administrasi pendaftaran pasien rawat jalan dengan cara memberikan keleluasaan kepada calon pasien untuk menentukan hari berkunjung, memilih poliklinik tujuan, dan memilih dokter poliklinik.

Berikutnya, inovasi CME (Cengkraman Mata Elang) dari Puskesmas Bonang II Kabupaten Demak. Inovasi CME mengandalkan kekuatan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan terlatih yang disebut dengan Kader Mata Elang yang bertugas sampai ke tingkat RW, memonitor para ibu hamil secara personal setiap saat dan melaporkan dengan laporan digital berbasis Android/web dengan Aplikasi CME. Aplikasi ini dapat memunculkan notifikasi apabila ada ibu hamil resiko tinggi/kegawatdaruratan, maupun Hari Perkiraan Lahir (HPL).

Dampak Inovasi CME adanya penurunan signifikan pada Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Bonang II. Awal sebelum ada Inovasi pada tahun 2016 kematian ibu tiga orang dan kematian bayi tujuh orang. Setelah adanya inovasi CME yang dimulai tahun 2017 ini tidak ada kematian ibu (0) sampai tahun 2019. Sedangkan kematian bayi menurun dari tujuh pada tahun 2016 menjadi dua pada tahun 2019.

Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan hadir dengan inovasi Pengelolaan Pasca Panen Komoditas Pertanian Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Grobogan. Dibangunnya Sistem Resi Gudang ini didasari oleh posisi Kabupaten Grobogan yang merupakan sentra padi tertinggi Jawa Tengah, tetapi harga padi sering anjlok di tengah panen raya. Sistem Resi Gudang Kabupaten Grobongan akan digunakan untuk penyimpanan komoditas hasil panen petani Kabupaten Grobogan diantaranya komoditas padi dan jagung. Dalam hal ini Sistem Resi Gudang tidak hanya menyimpan saja, tetapi lebih dari itu, sistem tersebut juga bisa memproduksi beras dengan kualitas yang bagus dengan merek 'Srikandi Grobogan'.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengungkapkan, melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu adanya tunda jual, dimana saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang dan penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul (tengkulak), adanya Resi Gudang (RG) yang sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri, serta memangkas pola perdagangan komoditas pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditas. “Sudah ada 740 petani yang terlibat dalam SRG ini, dari yang semula hanya 50 petani. Serta dampak yang dirasakan langsung oleh petani adalah petani sebagai penentu harga disaat panen,” jelas Sri.

Presentasi dan wawancara sesi pertama ditutup oleh Aplikasi Pendaftaran Cepat Puskesmas Mlonggo Kabupaten Jepara yang dinamai Senyum Si Sakit. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kunjungan pasien per hari namun ditangani dengan pendaftaran konvensional. Sehingga antrean saat proses pendaftaran lama dan waktu tunggu urutan panggil yang tidak pasti di poli pelayanan. Oleh karena itu, pada Januari 2018 dikembangkan Smart Card dan Smart Monitor untuk memberikan kecepatan dan kemudahan bagi pasien sewaktu proses pendaftaran serta menjamin kepastian urutan panggilan di poli pelayanan karena bisa dipantau melalui Smart Monitor.

Inovasi Kampung Garam dari Kabupaten Kebumen membuka presentasi dan wawancara sesi kedua. Dilatarbelakangi tingginya impor garam nasional dan Kabupaten Kebumen, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menciptakan kampung/kawasan usaha garam untuk dapat memproduksi garam sendiri (swasembada). Bupati Kebumen Yazid Mahfudz menjelaskan, selain untuk mencapai ketahanan pangan (swasembada) produksi garam mentah dan olahan garam (garam konsumsi, garam kesehatan dan garam industri), Kampung Garam juga dikembangkan untuk penumbuhan destinasi wisata kampung garam, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pendampingan penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi.

Kampung Garam Kebumen menjadi sebuah program dengan keberlanjutannya yang tinggi (high sustainability) karena kegiatan usaha yang menguntungkan, meningkatkan pendapatan, serta tidak merusak lingkungan (zero waste). “Sesudah adanya inovasi ini produksi garam lebih dari 83 ton dengan kualitas baik, terbentuk 19 kelompok usaha garam dan 1 koperasi, terbentuk 3 desa/kampung garam yang menjadi destinasi wisata serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang menyasar rumah tangga miskin dan perempuan,” ungkapnya.

Kemudian, inovasi SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati. Sebelum diberlakukannya SIPIPA, pengadaan lelang dilakukan secara konvensional. Hal ini mengakibatkan mekanisme dan proses lelang terlalu lama, tidak transparan, rendahnya kualitas pelayanan, rentan penyimpangan, dan adanya KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) yang mengakibatkan nelayan tidak bisa menerima hasil penjualan secara utuh dan tidak tepat waktu.

Dari permasalahan tersebut maka dikembangkan SIPIPA dengan tiga tujuan utama. Pertama, menghilangkan KPLI dengan cara sebelum dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu pembeli ikan harus di registrasi dan melakukan deposit. Kedua, menghilangkan praktek kolusi di TPI, dalam melaksanakan transaksi pembayaran secara non-tunai. Ketiga, meningkatkan Retribusi TPI langsung bisa terbayarkan dari pembeli ikan yang sudah deposit dikenakan tambahan 1,14 persen dan nelayan hasil pembayarannya dikurangi 1,71 persen. Implementasi SIPIPA menyebabkan lelang lebih singkat, mudah, hemat biaya penyelenggaraan dan tenaga kerja serta terhindar dari kesalahan administrasi,” jelas Bupati Pati Haryanto.

Presentasi dan Wawancara hari kedelapan KIPP 2020 ditutup oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi yang membawakan inovasi Laboratorium Kemiskinan (Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal – Kabupaten Pekalongan). Dikatakan, inovasi ini bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, membangun serta mengembangkan potensi dan sumber daya alam desa merah (kemiskinan tinggi), agar menjadi desa kuning dan hijau.

Inovasi ini melibatkan semua pihak (kolaborasi Pentahelix) antara Pemkab, Pemdes, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan kelompok masyarakat peduli. Berbeda dengan penanganan kemiskinan sebelumnya yang cenderung berjalan sendiri-sendiri dan sporadis. Jika penanganan kemiskinan sebelumnya belum menggunakan data yang valid, intervensi program ini sudah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) dan dipertajam dengan Participatory Poverty Assesment (hasil pemetaan kemiskinan yang dilaksanakan bersama masyarakat miskin). Laboratorium Kemiskinan juga menggunakan pendekatan topografi wilayah dimana masing-masing topografi mempunyai penyebab kemiskinan yang berbeda sehingga akan menghasilkan formula kebijakan pengentasan yang berbeda pula.

sumber menpan.go.id