Jangan Sampai Pilkada Sukses, Penangan Covid-19 'Gagal'
Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan, pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat.
Ketua Pelaksana KPCPEN, Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus serta fatality rate (kematian) kasus Covid-19 agar berangsur membaik.
Hal ini menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada.
"Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," kata Erick dalam acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/09/2020).
Menteri BUMN ini juga meminta para kontestan pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada.
“Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat.”
Menurut Erick, dalam tren-nya sendiri, fatality (rate) di Indonesia semakin membaik yakni dari 9% di bulan April dan menurun menjadi 4% pada bulan Agustus. Namun, jika dibandingkan grafik (rata-rata) yang ada di dunia, fatality di Indonesia masih lebih tinggi persentasenya.
”Sungguh kehilangan besar, bahwa karena Covid-19, ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, da suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan,” ujarnya.
Karenanya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakuinya hal tersebut tidaklah mudah.
"Tetapi kalau kita bergotong royong, Insya Allah bisa," tegas Erick.
Untuk itu Operasi Yustisi akan diberlakukan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.
Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan.
"Jadi prioritas Komite jelas: Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.
“Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit,” tandas Erick.
sumber rri.co.id
