Highlight

Home / Berita / Kemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,165 T (99,27%), Bawaslu 3,433 T (99,02%), dan PAM 1,053 T (69,36%)

Kemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,165 T (99,27%), Bawaslu 3,433 T (99,02%), dan PAM 1,053 T (69,36%)

September 28, 2020

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis hingga saat ini pertanggal 25 September 2020 Pukul  16.00 WIB,  realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada  2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp. 10,165Triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp. 3,433 Triliun atau 99,02%, Pengamanan Rp. 1,053 Triliun atau 69,36%. Hal tersebut, ia sampaikan, Sabtu (26/9/2020).

 

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU.

 

"260 Pemda (didalamnya  seluruh provinsi yg melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU," ungkap Ardian.

 

Ia juga menguraikan daerah yang melaksanakan Pilkada yang transfernya di bawah 100%* ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya masih dibawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67%), Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom  (45,00%))*

 

Untuk Bawaslu, Ardian mengatakan ada 259 Pemda (didalamnya  seluruh Pemda provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu.

 

"Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%), dan Kab. Waropen (57,33%))," katanya.

 

Adapun Pemda (kabupaten/kota) yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan meliputi: Prov. Lampung, yaitu Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%). Prov. Kalimantan Timur, yaitu Kab. Paser (KPU: 93,73%). Prov. Maluku Utara, yaitu Kab. Halmahera Utara ( Bawaslu: 79,08%). Prov. NTT, yaitu Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%). Prov.Papua, yaitu Kab. Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori ( Bawaslu: 87,50%), Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%). Prov. Papua Barat, yaitu Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

 

Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %.

 

"130 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak Pengamanan," imbuhnya.

 

Diakhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD nya yang transfernya belum 100% untuk segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).

 

"Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," tegas Ardian.