Mendagri/Kepala BNPP: Pemerataan Pembangunan dengan Meningkatkan Ekonomi dari Pinggiran

  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang juga adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan program dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Oleh sebab itu, Tito menginisasi penyelenggaraan Kegiatan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan  dengan tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” untuk membahas upaya meningkatkan ekonomi Indonesia dari pinggiran wilayah Indonesia. 

Kegiatan dilaksanakan secara fisik dan virtual bersama Kementerian Lembaga (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (virtual) ; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fisik); dan Menteri Komunikasi dan Informatika (fisik)),  15 Gubernur (yang hadir secara fisik Gubernur Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat); Walikota (virtual); Bupati (Virtual); dan 22 Camat (virtual), bertempat di Gedung C, Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kamis (17/09/2020).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri/Kepala BNPP bercerita tentang Nawacita Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden dari Tahun 2014, bagaimana Presiden sangat ingin terjadi pemerataan pembangunan yang disampaikan secara spesifik, yaitu membangun dari pinggiran, sehingga melalui harapan itu Presiden meluncurkan anggaran sebesar 72 Triliun untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru yang letaknya di perbatasan sehingga bermanfaat untuk warga perbatasan di daerah-daerah. 

Lanjutnya, dalam konteks perbatasan yang sangat erat kaitannya dengan kewenangan BNPP yang tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.  Maka, sangat penting dan strategis membahas upaya-upaya untuk menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo, diantaranya: mempermudah supply logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau disebut sebagai Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN).

“Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana supply logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya, ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat,” terangnya.

Ia juga mengakui, BNPP sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya di Kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

“Ada 222 Kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro tentang upaya mengelola perbatasan dan mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan.
“Arahan dari Bapak Menko, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri Kominfo akan kita pedomani dalam mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan BNPP, dihadapkan dengan situasi prioritas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Adapun, harapan Mendagri/Kepala BNPP bahwa program-program tersebut dapat berjalan lancar dan anggaran mesti disesuaikan secara realistis, terutama efek domino ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini lantaran mewabahnya Covid-19 yang tidak bisa dielakkan. Tentu seluruh daerah tertekan atau terkontraksi karena pendapatan negara berkurang otomatis transfer daerah juga berkurang. Namun, untuk pengelolaan dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tetap akan dilaksanakan.

“PLBN tetap kita programkan tapi nanti Bapak Menteri PUPR mungkin bisa lebih menjelaskan mana lagi yang akan dibangun oleh beliau. Berikutnya lagi untuk PUPR betul-betul bukan hanya kerja rutin biasa hanya menangani lintas orang dan barang cukai dan lain-lain tapi tadi tekanan dari Bapak Menko Polhukam betul-betul dipegang, yaitu PLBN ini juga menjadi salah satu untuk filter masuknya imported case, kasus-kasus import Covid-19,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kepada TNI, Polri dan Angkatan Laut untuk memperketat pengawasan diperbatasan terutama untuk jalur iilegal (entry dan exit) serta perihal penerapan protokol kesehatan.

“Nah ini harus ditegakkan sedapat mungkin untuk mencegah jalur-jalur tikus ini menjadi pintu masuk illegal entry maupun illegal exit untuk menekan penularan Covid-19 ,” tuturnya.