Anggaran Pengadaan Vaksin Covid-19 Harus Transparan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mendesak, agar pemerintah harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Menurutnya, anggaran merupakan amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
"Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," kata Netty, Jumat (23/10/2020).
Diketahui, pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020.
Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 19-59 tahun.
Bila sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara, Netty meminta, pemerintah menunjukan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.
"Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar, aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," jelasnya.
"Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan," pungkasnya.
