Jutaan Bahan Baku Vaksin Covid-19 Akan Tiba di Indonesia
Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin direncanakan akan tiba di Indonesia pada Selasa (12/01/2021) besok. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa bahan baku tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin Covid-19 siap pakai.
“Ada sedikit berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insyaallah besok dari Sinovac. Ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini,” ujar Menkes yang memberikan keterangan bersama Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/01/2021).
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kerja sama multilateral antara pemerintah dengan GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation) juga diharapkan dapat membuahkan hasil. Setidaknya, Indonesia bakal memperoleh antara 54 juta hingga 108 juta dosis vaksin secara gratis dari GAVI.
“Berita baiknya mungkin itu bisa datang lebih cepat entah di akhir Februari atau di awal Maret,” ucapnya.
Pemerintah sendiri berencana untuk memulai program vaksinasi secara gratis pada Rabu mendatang di mana akan terlebih dahulu dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Menkes menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat terhadap vaksin yang nantinya akan digunakan.
“BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum approval dari BPOM itu keluar,” kata Menkes.
Lebih jauh, Menkes menyampaikan bahwa distribusi vaksin-vaksin tersebut ke daerah-daerah memerlukan jalur logistik dengan sistem rantai dingin (cold chain). Oleh karena kompleksitas kebutuhan distribusi tersebut, Budi mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu dalam proses penyaluran vaksin tersebut.
“Saya kemungkinan akan butuh bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin,” tuturnya.
Upayakan Penambahan Kapasitas
Mengantisipasi lonjakan kasus aktif pascaliburan akhir tahun 2020, pemerintah berupaya menambah jumlah tempat tidur yang dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memerlukan kurang lebih 36 ribu tempat tidur perawatan sesuai dengan kondisi kasus aktif saat ini.
“Dalam waktu satu bulan kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 dari 15 ribu ke 36 ribu,” ujar Menkes.
Menkes menyatakan, pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mengalokasikan lebih besar porsi tempat tidur perawatan mereka untuk para pasien Covid-19. Menurutnya, berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, tingkat keterisian tempat tidur perawatan rumah sakit banyak yang sebenarnya masih rendah.
“Banyak rumah sakit yang kami lihat BOR (bed occupancy rate)-nya masih rendah tapi sudah penuh dan pasien Covid-19 tidak masuk. Kenapa? Karena contohnya rumah sakit punya 100 tempat tidur, yang dialokasikan buat pasien Covid-19 cuma 10,” ungkapnya.
“Ini cara yang paling cepat untuk menambah jumlah kamar mengantisipasi puluhan ribu pasien yang baru masuk, saya minta tolong semua dirut dan pemilik rumah sakit tolong konversikan bed-nya yang tadinya bukan untuk pasien Covid-19 menjadi untuk Covid-19,” imbuhnya.
Selanjutnya, kebutuhan akan tambahan tempat tidur perawatan tersebut pastinya berbanding lurus terhadap kebutuhan akan dokter dan perawat. Terkait hal tersebut, Menkes melanjutkan, pihaknya telah melakukan relaksasi beberapa aturan yang nantinya akan mengizinkan para perawat yang masih belum memiliki surat tanda registrasi (STR) yang kurang lebih berjumlah 10 ribu perawat untuk dapat langsung bekerja menangani pasien.
Hal yang sama juga tengah diupayakan bagi kurang lebih 3 sampai 4 ribu dokter yang belum memiliki STR. Pihak Kementerian Kesehatan sedang mengkaji hal tersebut dengan tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Jadi di masa pandemi ini memang kita butuh juga tenaga-tenaga perawat karena kasihan mereka yang ada sekarang sudah letih. Jadi kita akan dorong aturan apa yang kita bisa relaksasi,” ucapnya.
