Highlight

Home / Berita / KUNJUNGAN BKPPD KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH DALAM RANGKA KOORDINASI MANAJEMEN ASN KE BKPP KABUPATEN DEMAK

KUNJUNGAN BKPPD KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH DALAM RANGKA KOORDINASI MANAJEMEN ASN KE BKPP KABUPATEN DEMAK

October 04, 2023

 Demak, 04 Oktober 2023 hari Rabu Pukul 11.00 WIB Bertempat di Ruang Kelas Belimbing BKPP Kabupaten Demak dilaksanakan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja BKPPD Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam rangka koordinasi manajemen ASN. Kegiatan tersebut di pimpin oleh Kepala BKPP Kabupaten Demak Ibu Herminingsih, S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris BKPP Kabupaten Demak Bapak Donny Prabowo, S.Kom, MM Dan dari BKPPD Kabupaten Magelang dipimpin oleh Kepala BKPPD Kabupaten Magelang Bapak EKO TAVIP HARYANTO, SE, dan Sekretarisnya beserta Timnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Sekretaris BKPP Kabupaten Demak Bapak Donny Prabowo, S.Kom, MM memberikan Materi nya yang berjudul Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara BKPP Kabupaten Demak.

Dasar hukum Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN Suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

  • Peraturan BKN No. 8 Thn 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, Dimensi IP ASN :
    1. Kualifikasi (25%) -> Pendidikan Formal
    2. Kompetensi (40%) -> Diklat/sejenisnya
    3. Kinerja (30%) -> SKP Tahunan
    4. Disiplin (5%) -> Hukuman Disiplin

Pendidikan merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Pelatihan merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang dapat dilaksanakan melalui Jalur Klasikal dan Non-Klasikal.
  • UU No. 5 Thn 2014 tentang ASN Ps.21 Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi.
  • PP No. 11 Thn 2017 tentang Manajemen PNS (diubah oleh PP No. 17 Thn 2020) Ps. 203 Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

(BKPP-Korpri)