Angkut Swab Test, Pemda Diminta Sewa Pesawat Militer
Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara (Malut) diminta untuk
mempertimbangkan opsi menyewa pesawat militer demi membawa hasil
pemeriksaan Swab Test atau PCR ke Makassar.
Direktur Lembaga Swadaya Mamsyarakat (LSM) RORANO Malut, Asghar Saleh mengusulkan itu karena berbagai transportasi penumpang kini komersial dilarang beroperasi hingga 1 Juni 2020 nanti. Baik itu pesawat, kapal laut dan sebagainya.
"Tiga minggu lalu saya sudah meminta perhatian serius untuk membangun laboratorium sendiri di Ternate meskipun biayanya sangat mahal. Namun no respons dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan," sesalnya, Jumat (24/4/2020).
Dia pun mendesak Pemda untuk fokus ke penanganan kesehatan lokal secara serius. Sebab sudah ada 14 kasus yang terkonfirmasi positif. Jumlah itu menurut dia belum termasuk yang belum terdata.
"Bisa jadi sudah ada local transmitter yang belum diketahui. Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang," jelasnya.
Nah, karena moda transportasi komersial sudah tidak boleh beroperasi untuk sementara, menurut dia, semua petugas yang biasa di pintu masuk Malut haruslah ditarik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pun harus dibikin ramping. Mereka yang tak punya keahlian khusus harus "dipangkas".
Hal itu ditekankan dia guna menghemat anggaran. Adapun anggaran yang tersisa bisa dipakai untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
"Pemerintah Daerah sudah mulai memutuskan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak "lockdown" ini bisa diminimalisir. Contoh kecilnya adalah teman-teman yang bekerja di bandara sebagai porter dan lainnya, atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian," pungkasnya.
sumber http://rri.co.id
Direktur Lembaga Swadaya Mamsyarakat (LSM) RORANO Malut, Asghar Saleh mengusulkan itu karena berbagai transportasi penumpang kini komersial dilarang beroperasi hingga 1 Juni 2020 nanti. Baik itu pesawat, kapal laut dan sebagainya.
"Tiga minggu lalu saya sudah meminta perhatian serius untuk membangun laboratorium sendiri di Ternate meskipun biayanya sangat mahal. Namun no respons dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan," sesalnya, Jumat (24/4/2020).
Dia pun mendesak Pemda untuk fokus ke penanganan kesehatan lokal secara serius. Sebab sudah ada 14 kasus yang terkonfirmasi positif. Jumlah itu menurut dia belum termasuk yang belum terdata.
"Bisa jadi sudah ada local transmitter yang belum diketahui. Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang," jelasnya.
Nah, karena moda transportasi komersial sudah tidak boleh beroperasi untuk sementara, menurut dia, semua petugas yang biasa di pintu masuk Malut haruslah ditarik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pun harus dibikin ramping. Mereka yang tak punya keahlian khusus harus "dipangkas".
Hal itu ditekankan dia guna menghemat anggaran. Adapun anggaran yang tersisa bisa dipakai untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
"Pemerintah Daerah sudah mulai memutuskan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak "lockdown" ini bisa diminimalisir. Contoh kecilnya adalah teman-teman yang bekerja di bandara sebagai porter dan lainnya, atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian," pungkasnya.
sumber http://rri.co.id
