Gambaran Menteri yang Terancam Kena Reshuffle
Keputusan-keputusan dan semua kebijakan harus dalam suasana krisis, jangan kebijakan yang biasa-biasa saja seolah-oleh keadaan di Indonesia dalam keadaan normal, bukan dalam krisis besar (akibat penyebaran Covid-19).
"Saya lihat masih banyak kita ini yang masih biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa gak punya perasaan, suasana lagi krisis. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa. Berbahaya sekali," tegas Jokowi melalui arahan pada Sidang Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.
Tidak tanggung tanggung, ancaman tindakan extraordinary seperti reshuffle kabinet dan pembubaran lembaga negara mengemuka dari mulut Kepala Negara.
"Asal untuk rakyat dan negara, saya akan mempertaruhkan reputasi politik saya. Saya akan buka langkah-langkah politik yang extraordinary untuk 276 juta rakyat dan negara. Entah buat membubarkan lembaga negara, reshuffle, entah untuk Perppu. Artinya tindakan-tindakan extraordinary keras akan saya lakukan," ujar Jokowi dengan nada tinggi.
Dalam Sidang Paripurna kala itu, Jokowi menyoroti kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian, berkaitan dengan stimulus-stimulus bagi UKM, UMKM, dan Pengusaha. Terutama stimulus bagi masyarakat.
"Di bidang ekonomi, segera stimulus ekonomi masuk di usaha kecil dan mikro. Semua sudah menunggu semuanya. Jangan sampai mereka mati dulu baru kita bantu. Enggak ada artinya. Jangan sudah ada PHK gede-gedean, belum ada duit stimulus masuk hanya gara-gara urusan peraturan. Ini (suasana dan penanganan) extraordinary," kata Jokowi.
Belanja-belanja di Kementerian dilihat Jokowi juga masih biasa-biasa saja. Contohnya bidang Kesehatan dianggarkan Rp75 triliun baru terpakai 1,53 persen.
"Uang yang harusnya beredar di masyarakat ke-rem di situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.
Pembayaran tunjangan untuk dokter dan tenaga medis diminta segera dikeluarkan. Berikut pula belanja-belanja lainnya.
"Bantuan Sosial (Bansos) yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah segera lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan. Ini extraordinary, jadi harus 100 persen," imbuhnya.
Ada beberapa kementerian yang bersinergi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang disoroti performanya oleh Jokowi dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia selama tiga bulan terakhir ini.
Dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahkan sampai Kementerian Sosial, masih dianggap belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan ekonomi rakyat dan negara selama masa pandemi Covid-19.
Bagi Jokowi, belum terlihat langkah-langkah extraordinary dari semua kementerian dan lembaga.
