Saatnya Indonesia Tunjukkan Kekuatan di Natuna
Persoalan klasik masuknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan
Riau, Indonesia kembali terjadi. Nelayan asing seperti dari Cina dan
Vietnam kembali terihat bermanuver di wilayah tersebut beberapa hari
ini. Aksi para nelayan mancanegara melakukan illegal fishing ini sudah marak terjadi sejak awal tahun 2020.
Pakar Kemarintiman, Rizal Rompas mengatakan, persoalan perairan Natuna merupakan persoalan sudah bercampur dengan politik. Dia bahkan mengamati, kapal Amerika Serikat juga sudah mulai mencoba masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
"Saya kira, Cina merasa terganggu, sehingga kembali menunjukkan kekuatan," kata Rizal kepada RRI, Kamis (11/6/2020).
Sebetulnya, kata dia, di Natuna sudah jelas merupakan wilayah Indonesia.
"Sekarang Amerika mulai coba-coba masuk, sehingga Cina mau menunjukkan kekuatan dia, akhirnya berdampak pada kita (Indonesia, red). Padahal kita punya komitmen, tapi saat ini berbeda dengan kondisi di lapangan, yang menunjukkan kekuatan," ujar Rizal.
Menurut Rizal, yang dapat dilakuka saat ini oleh pemerintah Indonesai adalah kembali menurunkan kekuatan di wilayah Natuna. Setidaknya, kata dia, menunjukkan bahwa kegiatan penjagaan laut Indonesia tetap berjalan. Tapi, dia juga tidak memungkiri, persoalan anggaran masih menjadi persoalan.
"Itulah sebabnya kalau kita melihat kondisi kita di Indonesia sebetulnya punya kemampuan, tapi menjadi masalah adalah kondisi keuangan kita, kita harus menyadari juga. Dengan kondisi Covid, sehingga anggaran berkurang," ujar dia.
Demi menajalani berbagai penjagaan laut, melalui patroli oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibutuhkan banyak biaya.
"Itu memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit. Hanya kita harus menunjukkan show kita, kirim tentara kita ke perairan Natuna. Tunjukkan show kita dari tentara, baik darat maupun laut. Sehingga, (para pelanggar ZEE Indonesia, red) tahu Indonesia punya kekuatan, ini permainan politik semuanya. Mungkin juga dengan melaksanakan patroli udara," ujar dia.
Rizal menyebut, jika kondisi semakin memanas dan berujung insiden, maka pemerintah Indonesia dapat membawa persoalan ke Mahkamah Internasional.
"Menggangu perairan kita dan terjadi ada penangkapan ilegal di sana, terjadi insiden dengan masyarakt nelayan. Maka, kita punya momen ke Mahkamah Internasional. Kalau hanya manuver, kita sebetulnya dari Bakamla, KKP harus tunjukkan kita punya kekuatan, seperti yang dulu dulu," tegas dia.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Angkatan Laut (AL), Aan Kurnia telah menyatakan manuver Cina cenderung semakin provokatif.
"Indonesia mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration atau Mahkmah Arbitrase terkait sengketa Laut Cina Selatan karena adanya eskalasi di perairan itu," kata Aan.
sumber rri.co.id
Pakar Kemarintiman, Rizal Rompas mengatakan, persoalan perairan Natuna merupakan persoalan sudah bercampur dengan politik. Dia bahkan mengamati, kapal Amerika Serikat juga sudah mulai mencoba masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
"Saya kira, Cina merasa terganggu, sehingga kembali menunjukkan kekuatan," kata Rizal kepada RRI, Kamis (11/6/2020).
Sebetulnya, kata dia, di Natuna sudah jelas merupakan wilayah Indonesia.
"Sekarang Amerika mulai coba-coba masuk, sehingga Cina mau menunjukkan kekuatan dia, akhirnya berdampak pada kita (Indonesia, red). Padahal kita punya komitmen, tapi saat ini berbeda dengan kondisi di lapangan, yang menunjukkan kekuatan," ujar Rizal.
Menurut Rizal, yang dapat dilakuka saat ini oleh pemerintah Indonesai adalah kembali menurunkan kekuatan di wilayah Natuna. Setidaknya, kata dia, menunjukkan bahwa kegiatan penjagaan laut Indonesia tetap berjalan. Tapi, dia juga tidak memungkiri, persoalan anggaran masih menjadi persoalan.
"Itulah sebabnya kalau kita melihat kondisi kita di Indonesia sebetulnya punya kemampuan, tapi menjadi masalah adalah kondisi keuangan kita, kita harus menyadari juga. Dengan kondisi Covid, sehingga anggaran berkurang," ujar dia.
Demi menajalani berbagai penjagaan laut, melalui patroli oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibutuhkan banyak biaya.
"Itu memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit. Hanya kita harus menunjukkan show kita, kirim tentara kita ke perairan Natuna. Tunjukkan show kita dari tentara, baik darat maupun laut. Sehingga, (para pelanggar ZEE Indonesia, red) tahu Indonesia punya kekuatan, ini permainan politik semuanya. Mungkin juga dengan melaksanakan patroli udara," ujar dia.
Rizal menyebut, jika kondisi semakin memanas dan berujung insiden, maka pemerintah Indonesia dapat membawa persoalan ke Mahkamah Internasional.
"Menggangu perairan kita dan terjadi ada penangkapan ilegal di sana, terjadi insiden dengan masyarakt nelayan. Maka, kita punya momen ke Mahkamah Internasional. Kalau hanya manuver, kita sebetulnya dari Bakamla, KKP harus tunjukkan kita punya kekuatan, seperti yang dulu dulu," tegas dia.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Angkatan Laut (AL), Aan Kurnia telah menyatakan manuver Cina cenderung semakin provokatif.
"Indonesia mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration atau Mahkmah Arbitrase terkait sengketa Laut Cina Selatan karena adanya eskalasi di perairan itu," kata Aan.
sumber rri.co.id
