Kepala BPKP Temui Mendagri Bahas Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Apresiasi Dukungan di Lapangan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad
Yusuf Ateh menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito
Karnavian untuk membahas Integrasi Teknologi Pengelolaan Keuangan
Daerah. Pertemuan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu
(15/07/2020).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM Bahtiar mengatakan, dalam pertemuan tersebut BPKP menyatakan kesiapannya dalam mengintegrasikan aplikasinya berupa Simda yang diintegrasikan dengan SIPD yang lebih komplek/lengkap meliputi aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerjanya.
“Pengembangan teknologi pengelolaan keuangan daerah, selama ini ada beberapa aplikasi keuangan yang dikeluarkan oleh BPKP yaitu Simda. Sedangkan ada aplikasi di Kemendagri melalui SIPD dari aspek perencanaan (Ditjen Bina Pembangunan Daerah), kemudian keuangan (Ditjen Bina Keuangan Daerah), dan laporan evaluasi kinerja Pemda (Ditjen Otonomi Daerah). Prinsipnya BPKP siap mengintegrasikan aplikasinya yang diintegrasikan dengan SIPD yang lebih kompleks mencakup keseluruhan,” jelasnya.
Tak hanya itu, kunjungan Kepala BPKP itu juga dalam rangka memberikan apresiasi atas dukungan Kemendagri dalam penyaluran bantuan sosial.
“Tadi Kepala BPKP juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kemendagri karena terus-menerus mendukung kinerjanya di lapangan, terutama terkait penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD sehingga BPKP dapat memberikan pendampingan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
sumber kemendagri.go.id
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM Bahtiar mengatakan, dalam pertemuan tersebut BPKP menyatakan kesiapannya dalam mengintegrasikan aplikasinya berupa Simda yang diintegrasikan dengan SIPD yang lebih komplek/lengkap meliputi aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerjanya.
“Pengembangan teknologi pengelolaan keuangan daerah, selama ini ada beberapa aplikasi keuangan yang dikeluarkan oleh BPKP yaitu Simda. Sedangkan ada aplikasi di Kemendagri melalui SIPD dari aspek perencanaan (Ditjen Bina Pembangunan Daerah), kemudian keuangan (Ditjen Bina Keuangan Daerah), dan laporan evaluasi kinerja Pemda (Ditjen Otonomi Daerah). Prinsipnya BPKP siap mengintegrasikan aplikasinya yang diintegrasikan dengan SIPD yang lebih kompleks mencakup keseluruhan,” jelasnya.
Tak hanya itu, kunjungan Kepala BPKP itu juga dalam rangka memberikan apresiasi atas dukungan Kemendagri dalam penyaluran bantuan sosial.
“Tadi Kepala BPKP juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kemendagri karena terus-menerus mendukung kinerjanya di lapangan, terutama terkait penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD sehingga BPKP dapat memberikan pendampingan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
sumber kemendagri.go.id
