Pengambil Paksa Jenazah Covid-19 akan Kena Sanksi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)
Mohammad Mahfud MD mengatakan pengambilan jenazah Covid-19 secara paksa
tidak diperboehkan. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran hukum.
"Kalau terjadi pemaksaan seperti yang terjadi di beberapa tempat merampas jenazah di jalan, petinya dibanting-banting, itu tidak boleh. Oleh sebab itu saya mengajak Wakapolri ke sini. Bahwa itu nanti akan ada penegakan hukum," kata Menkopolhukam, Rabu (22/7/2020).
Mahfud meminta masyarakat agar hal serupa tidak diulangi lagi. Ia mengatakan pengambilan jenazah secara paksa akan diberikan sanksi tegas oleh kepolisian.
"Jangan diterus-teruskan. Nanti pak Kapolri bicaranya halus akan ada pendisiplinan. Pendisiplinan itu nanti akan dituangkan dalam maklumat," katanya.
"Karena begini saudara. Merawat jenazah sebagai keluarga itu hak. Sama dengan demo. Demo itu hak. Tapi ada aturan-aturan dalam keadaan tertentu tidak boleh. Yang melanggar itu berarti melawan petugas. Melawan petugas bisa diancam dengan hukum pidana pasal 214, 216, 218. Ada ancamannya. Bahkan di UU nomor 9, ada hukumnya bagi yang melanggar. Nah, itu yang akan ditegakkan," imbuhnya.
Mantan Ketua MK itu mengapresiasi langkah Pemerintah NTB dalam menangani warga yang mengambil paksa jenazah Covid-19. Ia menegaskan, tindakan seperti itu bisa dilakukan, namun tetap dengan prosedur dan protokol Covid-19.
"Menurut saya yang ditempuh pemerintah sudah bagus. Asal satu, ada izin dari dokter, di dalam pengawasan dokter, ikut protokol Kesehatan. Itu bagus," tegasnya.
sumber rri.co.id
"Kalau terjadi pemaksaan seperti yang terjadi di beberapa tempat merampas jenazah di jalan, petinya dibanting-banting, itu tidak boleh. Oleh sebab itu saya mengajak Wakapolri ke sini. Bahwa itu nanti akan ada penegakan hukum," kata Menkopolhukam, Rabu (22/7/2020).
Mahfud meminta masyarakat agar hal serupa tidak diulangi lagi. Ia mengatakan pengambilan jenazah secara paksa akan diberikan sanksi tegas oleh kepolisian.
"Jangan diterus-teruskan. Nanti pak Kapolri bicaranya halus akan ada pendisiplinan. Pendisiplinan itu nanti akan dituangkan dalam maklumat," katanya.
"Karena begini saudara. Merawat jenazah sebagai keluarga itu hak. Sama dengan demo. Demo itu hak. Tapi ada aturan-aturan dalam keadaan tertentu tidak boleh. Yang melanggar itu berarti melawan petugas. Melawan petugas bisa diancam dengan hukum pidana pasal 214, 216, 218. Ada ancamannya. Bahkan di UU nomor 9, ada hukumnya bagi yang melanggar. Nah, itu yang akan ditegakkan," imbuhnya.
Mantan Ketua MK itu mengapresiasi langkah Pemerintah NTB dalam menangani warga yang mengambil paksa jenazah Covid-19. Ia menegaskan, tindakan seperti itu bisa dilakukan, namun tetap dengan prosedur dan protokol Covid-19.
"Menurut saya yang ditempuh pemerintah sudah bagus. Asal satu, ada izin dari dokter, di dalam pengawasan dokter, ikut protokol Kesehatan. Itu bagus," tegasnya.
sumber rri.co.id
